Tim Independen Buktikan Tulisan Haris Azhar Disorot Dunia
Indonesia Orders Probe into Alleged Police Role in Drugs
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
PRESIDEN RI Joko Widodo menginstruksikan penyelidikan resmi atas dugaan pada petinggi Polri dan TNI yang terlibat dalam perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba).
Pernyataan bahwa petinggi Polri dan TNI menerima suap dari gembong narkoba telah memicu kontroversi di Indonesia, setelah Pemerintah RI melancarkan perang terhadap narkoba dan bulan lalu mengeksekusi empat pengedar narkoba yang divonis sebagai terpidana mati.
Freddy Budiman - salah satu dari empat pengedar narkoba yang dieksekusi mati di depan regu tembak - diduga mengaku kepada aktivis hak asasi manusia terkemuka pada 2014 telah menyuap polisi, TNI dan aparat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melindungi bisnis haramnya.
Tudingan tersebut membuat gusar petinggi Polri dan TNI. Haris Azhar, aktivis di Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengaku telah berbicara dengan Freddy Budiman, dan kemudian dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik oleh ketiga institusi tersebut setelah mengunggah pengakuan Freddy Budiman di media sosial.
Presiden Jokowi menyatakan penyelidikan atas informasi keterlibatan oknum penegak hukum dalam kasus gembong narkotika Freedy Budiman masih bergulir. Presiden Jokowi meminta agar masalah itu dituntaskan jika informasinya memang benar.
"Ditelusuri, diungkap dan diproses kalau benar-benar sesuai yang disampaikan," kata Presiden Jokowi di Jakarta pada Kamis.
Haris Azhar mendesak pemerintah untuk mengalihkan fokus kepada dirinya terhadap para petinggi Polri dan TNI yang dituding dituduh bersekongkol dengan mendiang Freddy Budiman.
"Presiden harus mengambil alih tanggung jawab tersebut. Kami ingin tim independen (untuk menyelidiki kasus ini)," kata Azhar kepada AFP seperti dilansir MailOnline.
Presiden Jokowi menyatakan perang terhadap narkoba setelah dilantik sebagai Presiden RI pada Oktober 2014 dan bersumpah tidak ada grasi bagi mereka yang divonis mati karena tersangkut peredaran narkoba.
Delapan belas penyelundup narkoba dihukum - termasuk 15 warga asing - telah dilaksanakan di Indonesia di bawah pemerintahannya.
INDONESIAN President Joko Widodo has ordered an official investigation into allegations top police and military officers were involved in trafficking illegal drugs.
Claims that senior police and military brass took kickbacks from a drug kingpin have stoked huge controversy in Indonesia, where the government is waging a war on narcotics and last month executed four convicted traffickers.
Freddy Budiman -- who was among the four shot by firing squad -- allegedly told a prominent human rights activist in 2014 that he paid police, military and specialist narcotics agents to protect his lucrative business.
The allegations have infuriated Indonesia's powerful police and military institutions. Haris Azhar, the activist at the Commission for Missing Persons who claims he spoke with Budiman, has been threatened with defamation charges since posting the alleged testimony online.
Widodo criticised Azhar for revealing the allegations years after they were made, but has since instructed the national police chief to investigate.
"Trace, expose and process it (the allegations), if it's really true as has been said," he said in a statement Thursday.
Azhar urged the government to shift its focus away from him towards those senior officials accused of conspiring to peddle drugs.
"The president must take responsibility. We want an independent team (to investigate the case)," Azhar told AFP.
Widodo declared a war on drugs when he took office in October 2014 and vowed no clemency for those sentenced to death for trafficking.
Eighteen convicted drug smugglers -- including 15 foreigners -- have been executed in Indonesia under his administration.
