Jakarta Monorail, Proyeknya Harus Tetap Jalan, kata Kemenhub
Indonesian Transportation Ministry Asks Jakarta Monorail Project Must Go On
Reporter : Gatot Priyantono
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Proyek Jakarta Monorail didorong oleh Kementerian Perhubungan tetap berjalan sehingga dapat menjadi solusi bagi masalah transportasi di wilayah Ibu Kota.
"Proyek monorel yang dikerjakan PT Jakarta Monorail (JM) harus tetap berjalan," kata Direktur Lalulintas dan Angkutan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Hanggoro Budi Wiryawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (10/5).
Menurut dia, pihak PT JM telah bertemu dan berkonsultasi dengan Kemenhub guna menjelaskan berbagai kendala yang sedang dihadapi. Ia mengemukakan, JM menyampaikan tarif tiket monorel berada pada kisaran Rp 9.000.
Monorel itu sendiri merupakan salah satu program transportasi massal di DKI dengan pola Kemitraan Publik-Swasta (KPS) serta telah melalui kajian baik legal, teknis, maupun finansial oleh Tim Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KPPI).
Kementerian Perhubungan menyatakan sektor transportasi di Indonesia saat ini sedang mengalami defisit dan kesenjangan yang besar karena kapasitas saat ini sudah jauh dilampaui permintaan pergerakan penumpang dan barang.
Jakarta (B2B) - The Indonesian Transportation Ministry said the Jakarta Monorail project must continue to be built to help solve the capital city's transportation problem.
"The monorail project under the PT Jakarta Monorail (JM) must be continued," Director for Traffic and Transportation Affairs of the Ministry of Transportation, Hanggoro Budi Wiryawan said in a written statement here on Saturday.
He noted that PT JM officials had held a consultation meeting with the Ministry of Transportation to explain the problems it was facing in the projects construction.
Wiryawan added that JM has stated that the ticket price of the monorail was about IDR9,000.
The monorail project is one of the mass transport programs in Jakarta being built under a public-private partnership (KPS) system. It has passed several technical, legal and financial studies by the Infrastructure Development Acceleration Policy Committee (KPPI) team.
The Indonesian transportation sector is facing a large gap between its transportation capacity and the volume of cargo and passengers, stated the Ministry of Transportation.
