Jakarta (B2B) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diijinkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencairkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). 

Penyaluran dana KJP untuk puluhan ribu siswa dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas itu dinilai KPK tidak bermuatan politis, seperti  yang dikhawatirkan di tahun politik ini. Di Jakarta sendiri dana bansos dan dana hibah jumlahnya mencapai Rp 1,2 triliun.

Sebelumnya, KPK telah mengeluarkan imbauan pada seluruh pemerintah daerah seluruh Indonesia untuk tidak mengeluarkan dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah selama masa Pemilu 2014 berlangsung. Pasalnya, pencairan dana bansos dan hibah itu dikhawatirkan rawan penyelewengan. 

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, pihaknya hanya mengeluarkan imbauan bukan larangan untuk pencairan dana bansos dan dana hibah. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya penyelewengan penggunaan dana tersebut. Namun jika dana tersebut digunakan untuk hal-hal yang semestinya tidak dipermasalahkan. 

"Intinya KPK tidak melarang dana bansos dan dana hibah dicairkan. Kalau dana itu digunakan untuk hal yang semestinya ya tidak apa-apa," kata Johan, Kamis (22/5).

Menurut Johan, untuk dana KJP yang berkaitan dengan biaya pendidikan diperbolehkan untuk dicairkan. Karena dalam imbauan telah disampaikan, bahwa penyampaian dana bansos dan dana hibah diperbolehkan untuk kegiatan yang terpercaya.

"Imbauan KPK adalah, berkaitan dengan penyampaian bansos yang harus prudent. KPK tidak pernah mengeluarkan surat larangan mencairkan dana bansos atau hibah," tegasnya.