Lemhanas: Poros Maritim Harus Kuatkan Semua Aspek
National Defense Institute: Indonesian Maritime Axis Vision Needs Development of Various Aspects
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Poros Maritim harus menguatkan semua aspek seperti politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan. Sementara tol laut merupakan bagian kecil dari konsep poros maritim yang akan dikembangkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sistem Menajemen Nasional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Laksda TNI Untung Suropati menilai apabila pemerintah membangun tol laut sebaiknya beriringan dengan membangun pertahanan negara yang jauh lebih kuat dari saat ini.
"Tol laut akan terus berjalan dengan aman apabila pertahanan negara diperkuat sehingga proses yang menggunakan infrastruktur tersebut bisa berjalan dengan baik," kata Untung Suropati di Jakarta, belum lama ini.
Untung mengatakan, apabila pemerintah membangun tol laut lalu mengabaikan sisi pertahanan negara, maka hal itu tidak akan bisa mewujudkan konsep Poros Maritim.
Menurut dia, tol laut akan terus berjalan secara aman apabila pertahanan negara diperkuat, sehingga proses yang menggunakan infrastruktur tersebut bisa berjalan dengan baik.
"Pondasi awal Poros Maritim itu harus paralel, bidang politik mendukung, hukum sebagai penopang, ekonomi kuat, kemudian pertahanan negara Indonesia bisa canggih," katanya di Jakarta, belum lama ini.
Untung mengingatkan bahwa Indonesia memiliki empat dari sembilan fitur geografis (chokepoint) di kawasan laut dunia yang sangat strategis, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan Selat Lombok.
Namun, menurut dia, potensi hebat itu belum bisa dimaksimalkan pemerintah untuk keuntungan politik dan ekonomi Indonesia.
"Empat titik itu sangat penting, bayangkan kalau semuanya kita tutup, maka perekonomian dunia bisa ´goyang´," ujarnya.
Dia menilai arah kebijakan maritim pemerintahan Jokowi-JK sudah benar, sehingga bisa diberdayakan lebih besar bagi kepentingan dalam negeri Indonesia.
Namun Untung menyarankan agar koordinasi antar kementerian dan lembaga diperkuat untuk mewujudkan cita-cita pemerintah tersebut, karena itu merupakan titik lemah yang masih terjadi.
Jakarta (B2B) - The concept of Indonesian maritime axis concerns development of various aspects to guarantee success such as defence, political, economic, security , cultural and legal aspects need to be strengthened to support implementation of the maritime axis vision.
An expert staff of National Defense Institute, known as Lemhannas, Rear Admiral Untung Suropati said appreciated the decision of President Joko Widodo (Jokowi) to sink fishing vessels found illegally operating in Indonesian waters.
However, the ship sinking and sea toll road project are only small part of steps toward the realization of the maritime axis vision of President Jokowi, he said.
Jokowi spoke for the first time about sea toll road and maritime axis in his political campaigns that helped him win the presidency. Sea toll road project includes development of new ports and modernization of existing ports to facilitate sea transport between the countrys western and more backward eastern regions.
Sea toll road project is his way of eliminating the lopsidedness in economic prosperity and strengthening connectivity and integration of the far flung archipelago.
Suropati said maritime axis concept could not be implemented if the government skipped state defense development in building sea toll road project.
He said strong state defense would guarantee smooth and effective operation of sea toll roads.
"The foundations of maritime axis - political, legal, economic and state defense aspects must be parallel," he said.
He said Indonesia has four of nine chokepoints --geographical feature at sea such as a strait-- in the world including the Malacca strait, Sunda strait, Makassar strait, and Lombok strait.
However, the government has not succeeded in maximizing potential political and economic gain from the check points, he said.
"The four points are very important. Imagine if we close the four points. The world economy would be jolted," he said.
He said the government of Jokowi-Jusuf Kalla has been right in promoting maritime axis for the national interest.
However, coordination between government agencies needs to be strengthened to bring to reality the vision, he said, adding the weak point is in coordination.
