Warga Minta Perbaiki Jalan Rusak, DKI Kasih Meja Ping Pong
Asking for Construction Project, Residents Instead Given Ping Pong Table
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Intan Permata Sari
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Guna menampung aspirasi warga DKI Jakarta, mulai Februari 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka saluran informasi secara online. Contohnya, wmenginginkan adanya perbaikan jalan rusak, namun DKI malah memberikannya meja pingpong.
"Hal-hal itulah yang harus diperbaiki. Semua bisa mengusulkan. Coba lihat aja sekarang, Balaikota DKI sudah tidak sesakral dulu lagi kan. Orang boleh masuk semua. Semua orang bisa dateng. Lantai tiga saja sudah kita buka untuk masyarakat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok di Jakarta, Rabu (12/12).
Ahok menambahkan, penganggaran di APBD itu harus terpadu. Sebab selama ini antara aspirasi masyarakat dengan pelaksanaan pembangunan tidak sinkron. Misalnya, warga menginginkan adanya perbaikan jalan rusak, namun DKI malah memberikannya meja pingpong.
Mantan Bupati Belitung Timur ini juga berharap, pengesahan APBD DKI 2013 ini tidak molor agar pengerjaan pembangunan di lapangan tidak sedikit waktunya dan penyerapan anggaran jadi lebih maksimal. Sejauh ini ia melihat, sudah tidak ada masalah lagi dalam rancangan APBD.
"Semuanya sudah rapih, tinggal menunggu ketok palu dewan," ungkap Ahok.
Jakarta (B2B) - To accommodate public aspirations, starting in February 2013, DKI Jakarta provincial administration will provide online information channel. One ridiculous example is when residents want the government to repair the road, the government instead gives them a ping pong table.
“Such things must be cleared up. Now anyone can propose for anything. Look at us now, the Town Hall is no longer a sacred place. Everybody can step in. we have opened the third floor for public,” said Deputy Governor, Basuki Tjahaja Purnama, commonly known as Ahok in Jakarta on Wednesday (12/12).
Ahok added that allocation of APBD must be integrated because so far there is mismatch between public aspiration and development implementation. For example, people want the road to be constructed, but the government instead gives them ping pong table.
The former Regent of East Belitung also hopes that the ratification of APBD 2013 will not be delayed so that the implementation will not take much time and that the use of budget will be maximal. So far, he assumes that there is nothing wrong in the draft of APBD.
“All is ready, only waiting for approval from the Board,” he said.
