Korban Pemerasan Pajak, Mantan Pembalap Asep Hendro Dicegah ke LN
Tax Extortion Victim, KPK Prohibit Former Racer Asep Hendro to Abroad
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Mantan pembalap nasional, Asep Yusuf Hendra Purnama, yang akrab disapa Asep Hendro dicegah ke luar negeri atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah pencegahan dilakukan KPK untuk kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Pargono Riyadi.
"Pencegahan ini agar sewaktu-waktu yang bersangkutan diperiksa tidak sedang berada di luar negeri," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya di Jakarta, Jumat (19/4).
Surat pencegahan telah diajukan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM pada 15 April 2013. Status pencegahan ini akan berlaku hingga enam bulan ke depan.
Selain Asep Hendro, larangan serupa diberlakukan pada empat karyawannya yakni Rukimin Tjahyanto, Tri Joko Putranto, Wawan Firdaus, dan Sudiarto Budiyuwono.
Sebelumnya, Asep Hendro ditangkap KPK terkait kasus pemerasan ini. Namun, dia kemudian dilepaskan, KPK beralasan Asep Hendro hanya sebagai korban pemerasan oleh oknum pegawai pajak.
KPK hanya menetapkan Pargono sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini, karena dianggap telah melakukan upaya pemerasan terhadap Asep Hendro.
Atas perbuatannya, Pargono kemudian dijerat dengan Pasal 12e atau Pasal 23 UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP.
Jakarta (B2B) - Former national racer, Asep Hendra Purnama Yusuf, who is familiarly called Asep Hendro ban to foreign countries at the request of the Corruption Eradication Commission (KPK). KPK preventive measures for cases of alleged extortion by employee of the Directorate General of Taxation, Pargono Riyadi.
"Prevention is so at any time in question were not inspected overseas," said KPK spokesman Johan Budi at his office in Jakarta, Friday (19/4).
Letters prevention has been proposed by KPK to the Directorate General of Immigration, Ministry of Justice and Human Rights on 15 April 2013. Prevention status will be valid up to six months ahead.
Asep Hendro addition, imposed a similar ban on the four employees Rukimin Tjahyanto, Tri Joko Putranto, Wawan Firdaus, and Sudiarto Budiyuwono.
Previously, Asep Hendro KPK arrested the related tax extortion case. However, he was later released, KPK reasoned Asep Hendro only as victims of extortion by unscrupulous tax officials.
KPK only assign Pargono the only suspect in this case, because he is considered to have made efforts to Asep Hendro extortion.
For his acts, Pargono then charged under Article 12e or Article 23 of Law No. 31 of 1999 in connection with Act No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption in conjunction with Article 421 of the Criminal Code.
