Lelang Jabatan Digugat ke MK, Basuki Mengaku tidak Takut
Auction Headman will be Sue to Constitutional Court, Basuki Pleaded not Fear
Reporter : Rahmat Kartolo
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengaku, siap menghadapi gugatan hukum Lurah Warakas, Jakarta Utara ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempersoalkan mekanisme pengangkatan jabatan lurah dan camat lewat proses lelang, ditanggapi Pemprov DKI Jakarta.
"Mau digugat gimana? Coba aja nanti kita juga gugat dia dong," tegasnya, usai memimpin upacara HUT ke-63 Satpol PP DKI di Silang Monas Jakarta, Selasa (30/4).
Basuki mengaku tidak takut jika Mulyadi menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum untuk pengajuan gugatan ke MK. Pasalnya, saat menjadi anggota Komisi II DPR, Basuki turut serta merancang UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Salah satu pasal di dalam UU ASN mengatur perihal lelang jabatan sehingga sistem pemilihan lurah dan camat yang diterapkan oleh Pemprov DKI saat ini tidak melanggar hukum.
"Saya kira kita yang merancang UU ASN itu, termasuk lelang jabatan salah satunya saya di Komisi II DPR RI, itu bagian dari UU ASN," ungkap Basuki.
Sebelumnya, Lurah Warakas, Mulyadi, protes terhadap lelang jabatan yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Bahkan, Mulyadi telah menyiapkan diri untuk menggugat ke MK dan dan mengaku telah membahas soal tersebut bersama ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Mulyadi, proses lelang jabatan melanggar Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Atas dasar hukum tersebut, ia bersama sejumlah PNS lainnya berniat mengadukan permasalahan ini ke MK.
Jakarta (B2B) - Vice Governor of Jakarta, Basuki T Purnama claims to be ready to face legal action Warakas Headman, North Jakarta to the Constitutional Court which question the appointments mechanism of village chiefs through an auction process, addressed the city government.
"Want sue how? Try our´ll also sue him then," he said, after leading the 63rd anniversary ceremony municipal police in Jakarta National Monument, Jakarta, Tuesday (30/4).
Basuki pleaded not fear Mulyadi support by Yusril Ihza Mahendra as legal counsel for filing a claim to the Constitutional Court. Because, as a member of House Commission II, Basuki helped drafting the Civil State Apparatus. One article about the auction office organize village chiefs imposed by the city government currently does not violate the law.
"I think we were designed the ASN law, includes the auction of office, I am in the House of Representatives Commission II at the time, as part of the ASN law," said Basuki.
Previously, Headman Warakas, Mulyadi, a protest against the auction office initiated by Jakarta Governor Joko Widodo. In fact, Mulyadi has been prepared to sue and claim the Constitutional Court and has been discussed by experts in constitutional law, Yusril Ihza Mahendra.
According to Mulyadi, post auction process violates Jakarta Governor Decision Letter and Regulation of the Minister of the Interior. On the basis of the law, he and a number of other civil servants intending to sue the matter to Constitutional Court.
