DPR Setujui RUU Penanggulangan Terorisme Nuklir
Indonesian Parliament Agreed to Accept Nuclear Terrorism Convention Bill
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Komisi I DPR RI menyetujui RUU Tentang Konvensi Internasional Tindakan Penanggulangan Terorisme Nuklir yang merupakan ratifikasi dari aturan PBB pada 2005.
Persetujuan tingkat pertama tersebut dilakukan pada rapat kerja antara Komisi I DPR RI dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, dihadiri 15 anggota dari delapan fraksi, minus Fraksi Partai Demokrat.
"Apakah saudara-saudara setuju RUU Tentang Konvensi Internasional Tindakan Penanggulangan Terorisme Nuklir untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat kedua untuk disetujui menjadi undang-undang?," yang dijawab "setuju" oleh para anggota DPR yang hadir.
Selanjutnya, dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan RUU Tentang Konvensi Internasional Tindakan Penanggulangan Terorisme Nuklir, oleh masing-masing Kepala Kelompok Fraksi dan Menteri Luar Negeri.
Menurut Agus, Fraksi Partai Demokrat sudah memberikan persetujuannya melalui telepon kepada kepala sekretariat Komisi I DPR RI.
Komisi I DPR RI, menjadwalkan akan membawa RUU Tentang Konvensi Internasional Tindakan Penanggulangan Terorisme Nuklir pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (25/2) mendatang, untuk disetujui menjadi undang-undang.
Jakarta (B2B) - The Indonesian lawmakers have agreed to accept the draft law on the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism.
The agreement was reached at a hearing between Foreign Minister Marty Natalegawa and the members of the House of Representatives (DPR) Commission I overseeing security and information here on Wednesday.
The commission members promised to include the draft into the agenda of the Houses plenary session, which is scheduled to be held on February 25, where they will try to pass it as a new law.
The hearing was chaired by Deputy Chairman of the Houses Commission I Agus Gumiwang Kartasasmita and attended by 15 representatives from eight factions.
The representatives from the Democratic Party Faction were absent, but they had informed the head of the Houses Secretariat that they agreed with the draft, he added.
According to the International Atomic Energy Agency (IAEA), the Nuclear Terrorism Convention was proposed by Russia and first adopted on April 13, 2005.
The main objective of this convention is to protect against attacks on a range of targets, including nuclear power plants and reactors.
