Antisipasi Krisis, Presiden SBY Pimpin Rapat Evaluasi Kebijakan Ekonomi
President Yudhoyono Leads Meeting on Crisis Anticipation
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
.jpg)
Jakarta (B2B) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat kabinet terbatas bidang ekonomi membahas evaluasi dari paket-paket kebijakan antisipasi krisis yang telah ditetapkan pemerintah.
"Sore ini kita dapat berkumpul kembali dengan satu agenda, melakukan evaluasi atas apa yang sedang kita lakukan, setelah kita tetapkan paket kebijakan untuk mengatasi dan mengelola, permasalahan ekonomi terkini yang kita hadapi," kata Presiden saat membuka rapat tersebut di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis sore.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Presiden dalam kesempatan tersebut mengatakan dirinya ingin memastikan bahwa langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah tepat dan benar, sehingga dapat berdampak positif.
"Tolong dilaporkan kepada saya dan wakil presiden apa saja yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan serta akan dilakukan, mungkin ada usulan-usulan baru kepada kami berdua, mungkin juga ada instruksi atau direktif baru dari saya kepada saudara," katanya.
Seperti diberitakan, sampai dengan saat ini, kekhawatiran terjadinya krisis masih dirasakan seiring dengan pelemahan yang terjadi terhadap rupiah dan mata uang asing lainnya terhadap dolar AS. Rupiah telah menembus level Rp11.000 per dolar AS, dan masih terus cenderung meningkat.
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan paket kebijakan antisipasi krisis. Pertama menjaga nilai tukar dan memperbaiki neraca transaksi berjalan melalui empat langkah kebijakan diantaranya mendorong ekspor dan menurunkan impor minyak dan gas melalui penggunaan biodiesel, menaikkan pajak impor barang mewah menjadi 125 - 150 persen dan relaksasi kuota ekspor mineral.
Paket kedua, untuk menjaga pertumbuahan ekonomi dengan tetap menjaga defisit fiskal tetap berada pada kisaran aman 2,38 persen serta penambahan pengurangan pajak untuk industri padat karya.
Paket ketiga, untuk menjaga inflasi dan daya beli, pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia berkomitmen mengubah tata niaga sejumlah komoditi.
Paket keempat adalah upaya mempercepat laju investasi dengan menyederhanakan perizinan, mempercepat revisi daftar negatif investasi, memberikan insentif untuk investasi berorientasi ekspor serta percepatan renegosiasi kontrak karya pertambangan.
Jakarta (B2B) - President Susilo Bambang Yudhoyono presided over a limited cabinet meeting in anticipation of a crisis on Thursday, following to big depreciation on the country currencies, rupiah.
"We are gathered here again this afternoon, with an agenda of evaluating what we are doing after we have produced a package of policies to overcome and manage current economic challenges," he said at the beginning of the meeting in Jakarta.
The meeting was attended by vice president Boediono, coordinating minister for economic affairs Hatta Rajasa, finance minister Chatib Basri, trade minister Gita Wirjawan, energy minister Jero Wacik, manpower minister Muhaimin Iskandar, agriculture minister Suswono, coordinating minister of politics, security and legal affairs Djoko Suyanto and minister/state secretary Sudi Silalahi.
President Yudhoyono said he wished to assure that the steps that had been taken were correct and would reap positive results.
"Report to me and the vice president everything you have done and would do or perhaps you have new ideas that you would give to us. Or perhaps we would give you new directives or instructions," he said.
Worries over possible crisis are strongly felt in line with current depreciation of the rupiah and other currencies against the US dollar.
The country`s currency has dropped below Rp11,000 against the dollar which continues to rise.
The government has produced a package of policies to anticipate a crisis including maintaining the rupiah exchange rate and improving the current account by boosting exports and reducing imports of oil and gas and increasing tax on luxury goods.
To maintain economic growth the government would maintain the fiscal deficit to be at the secure range of 2.38 percent and reduce tax on labor-intensive industries.
To keep inflation in check and maintain public buying power, the government meanwhile would cooperate with Bank Indonesia to change trade regulations on several commodities.
The government would also spur investments by simplifying licensing procedures and accelerate revision of the investment negative list and gives incentive to export-oriented investment companies as well as speeding up renegotiation of mining contracts.
