Freeport Lanjutkan Renegosiasi Kontrak dengan Pemerintah RI
Freeport Continues Contract Renegotiation with the Indonesia Gov`t
Reporter : Gatot Priyantono
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang emas dan tembaga yang mayoritas sahamnya dikuasai Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, menegaskan tetap melakukan diskusi dengan pemerintah Indonesia terkait renegosiasi kontrak karya.
Head of Corporate Communication Freeport Indonesia, Daisy Primayanti mengatakan pembicaraan itu akan mempertimbangkan kebutuhan investasi jangka panjang dan kepentingan nasional.
“Hasil pembahasan akan dilaporkan jika peninjauan ulang kontrak selesai,” kata Daisy ketika dihubungi Senin, (28/1).
Daisy mengklaim kontrak karya Freeport memberi keuntungan besar bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat lokal, bahkan melampaui keuntungan di negara penghasil mineral lain.
Sesuai kontrak karya, Freeport membayar pajak pendapatan korporasi 35%, lebih tinggi dari aturan 25%.
“Pajak itu porsi terbesar kontribusi Freeport kepada negara. Kami berkomitmen melanjutkan kemitraan positif dan keberhasilan perusahaan, pemerintah Indonesia dan semua pe
Jakarta (B2B) - PT Freeport Indonesia, gold and copper mining company which majority stake is owned by Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., said the company is now still discussing with the Indonesian government on working contract renegotiation.
Daisy Primayanti, Head of Corporate Communication at Freeport Indonesia, said the discussion would consider long-term investment and national interests. "The result of discussion will be reported once the review is complete of contract is completed," she said, Monday (28/1).
Daisy claimed Freeport working contract gives much benefit for Indonesia government and local communities, even beyond the benefit of other mineral producing countries.
Under the working contract, Freeport will pay corporate income tax of 35 percent, higher than the rule of 25 percent.
"The tax is the biggest portion of Freeport to the state. We are committed to continuing positive partnerships between Indonesia government and all stakeholders," she said.
