Rawan Gratifikasi, Ketua RT/RW di DKI Akan Ditunjuk Langsung
Neighborhoods Head in Jakarta Election Mechanism with Direct Appointment
Reporter : Roni Said
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Mekanisme pemilihan RT/RW di DKI Jakarta, dari pemilihan melalui suara terbanyak dengan cara penunjukan langsung, sehingga diharapkan lebih mempermudah proses pengawasan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Sistem penunjukkan langsung dapat menghindari jabatan ketua RT dan RW yang dipegang para preman serta mempermudah proses pengawasan dari tingkat kelurahan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Senin (9/6).
Basuki mensinyalir pemilihan Ketua RT/RW di ibu kota menghabiskan dana kampanye hingga puluhan juta rupiah. Sebagian besar dana tersebut diperoleh dari hasil pungutan liar (pungli) kepada para pedagang yang kerap melanggar aturan berdagang di trotoar dan badan jalan.
"Para pedagang itu bayar lho. Mana ada yang gratis di Jakarta. Cuma jatuhnya mungkin ke oknum RW dan RT. Makanya, mau jadi ketua RW di Jakarta, habiskan dana kampanye sampai Rp 70 juta. Mereka punya lapak-lapak buat dijual," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Basuki T Purnama di Balaikota, Senin (9/6).
Basuki optimistis, rencana mengubah mekanisme pemilihan Ketua RT dan RW dapat berjalan tanpa penentangan karena Jakarta beda dengan wilayah lain.
"Contoh, jabatan walikota dan bupati di Jakarta yang dipilih tanpa harus melalui proses pemilihan langsung dari masyarakat. Jadi, kita akan ubah dulu peraturan gubernur (Pergub) pemilihan RT dan RW," katanya.
Ia menambahkan, gaji ketua RT dan RW akan dinaiikan dari Rp 750 ribu menjadi Rp 1 juta per bulan. "Tapi mereka harus rajin laporin mana lubang, mana sampah," tandasnya.
Jakarta (B2B) - Basuki T Purnama, Acting Jakarta Governor admitted to change city's of neighborhoods head (RT/RW) election mechanism with direct appointment. It is hoped will ease the supervision.
"Direct appointment system can avoid RT/RW position handed by thugs," said Basuki at City Hall, Monday (6/9).
Basuki assessed that RT/RW election mechanism in the city could spend tens of million rupiah. Mostly the budget is taken from illegal levies. There is individual asking money from traders who violate sidewalk and roadside selling regulation.
"Traders pay for selling place, but the fund might be received by RT/RW. Campaign for RT/RW chief could spend Rp 70 million. They have shanties for sale," Basuki aded.
Basuki is optimistic running this mechanism will get free refusal. He gave example that the position for regent and mayor in Jakarta is given without election, but direct appointment.
"Those who gets this position will have heavier duties. They have to be brave in giving punishment for residents who throw trash carelessly," he stated.
Before the mechanism is applied, Basuki needs readiness from mayor, sub-district, urban village, and RT/RW.
"It's better to give RT/RW chief monthly salary Rp 1 million. But they have to give direct report regarding environment condition, such as damaged road and trash," Basuki uttered.
