Perpu Mahkamah Konstitusi Digugat oleh Tiga Pengacara
Three Lawyers Sued Government Regulations in Lieu of the Law of MK
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b - k.jpg)
Jakarta (B2B) - Hampir sepekan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2013 (Perpu) tentang Penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK), tiga pengacara mengajukan judicial review terhadap Perpu tersebut.
Ketiga penggugat tersebut adalah Habiburokhman, Adi Partogi Simbolon dan Didi Sunardi yang mendaftarkan permohonan uji materi hari ini (21/10) terhadap Perpu itu di MK.
Habiburokhman megatakan bahwa tertangkapnya Ketua MK, Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terkait dengan persoalan regulasi di MK, tapi lebih terkait pada upaya pemberantasan korupsi.
"Seharusnya Presiden mengeluarkan Perpu yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan korupsi melalui pemberian wewenang lebih luas kepada KPK," kata Habiburokhman di Gedung MK, Senin (21/10).
Selain itu, ketiga penggugat menyatakan kekhawatiran pada keluarnya Perpu lain walaupun tidak dalam keadaan memaksa dan genting.
Jakarta (B2B) - A week after President Susilo Bambang Yudhoyono signed the Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 1/2013 on the Restoration of the Constitutional Court (MK), three advocates submitted a request for a judicial review against the regulation in the Constitutional Court itself.
Habiburokhman, Adi Partogi Simbolon, and Didi Sunardi submitted their request today, saying that the regulation should be questioned since it is not urgently needed.
Habiburokhman said that Akil Mochtar graft saga was not about the Constitutional Court regulation, but more likely to be about corruption eradication.
"The President should issue a regulation on corruption eradication by granting (more) authority to the Corruption Eradication Commission (KPK)," he said. Habib mentioned that the case contained misinterpretation that the Judicial Commission is far ´cleaner´ than MK.
Moreover, the regulation could be a great precedent to other non-urgent regulations to come.
