Jakarta (B2B) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengatakan sebanyak 47 pulau terluar di wilayah Indonesia akan disertifikasi pada 2015 sebagai upaya mempertahankan kedaulatan negara.

"Dari 92 pulau terluar, sisanya tinggal 47 pulau. Semuanya sudah disurvei dan tahun ini diselesaikan (sertifikasinya)," kata Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan Kementerian ATR/BPN Doddy Imron Cholid dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (2/2).

Ke 47 pulau terluar yang berada di delapan provinsi itu, menurut Doddy, terdiri atas pulau berpenghuni dan tak berpenghuni.

Nantinya, sertifikat hak milik akan diberikan kepada warga penghuni pulau terluar. Sementara untuk pulau tak berpenghuni akan diberikan sertifikat hak pakai yang kemudian diserahkan kepada kepala daerah setempat.

"47 pulau terluar itu termasuk juga yang pulau sengketa," katanya.

Doddy mengatakan sertifikasi pulau-pulau terluar Indonesia itu akan diikuti oleh pendaftaran ke mahkamah internasional guna menghindari masalah klaim dari negara lain.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan menegaskan upaya sertifikasi pulau terluar Indonesia dilakukan demi kedaulatan wilayah Tanah Air.

"Ini untuk menghindari potensi konflik dengan negara lain yang mau klaim," ujarnya.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan perhatian lebih kepada pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia. Hal itu ditunjukkan melalui langkah sertifikasi dan elektrifikasi pulau-pulau terluar di Tanah Air yang terkenal tak hanya indah tetapi juga menyimpan potensi energi yang luar biasa.

Bahkan, pada HUT RI ke 70 pada 17 Agustus 2915, ditargetkan ke 47 wilayah perbatasan dan pulau terluar Indonesia itu sudah bisa dialiri listrik.