Jakarta (B2B) - Disinyalir hampir 50% warga di DKI Jakarta bermukim di sejumlah kawasan terlarang seperti bantaran kali, waduk, jalan inspeksi di pinggir kali maupun di kolong jembatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemprov DKI berencana menggelar penertiban di kawasan terlarang untuk mengurangi jumlah penduduk ibu kota.

"Kami yakin kalau semua tempat kumuh itu disingkirkan, Jakarta akan berkurang penduduknya karena rata-rata yang tinggal di situ, sekitar 80 persen orang dari luar kota," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Rabu (28/5).

Basuki memaparkan,  maraknya penyewaan tempat tinggal murah di ibu kota merupakan imbas dari membeludaknya pendatang dari daerah, yang mencoba mengadu nasib. Namun sayangnya, mereka justru menduduki sejumlah kawasan terlarang.

Situasi tersebut, diperparah dengan para pemangku kebijakan masa lalu yang terlalu baik menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi warga yang melanggar aturan tersebut. Hasilnya, jumlah penduduk Jakarta makin melonjak serta lingkungan terlihat menjadi semrawut.

"Penertiban akan dimulai dari jalan inspeksi di pinggir Kali," tegasnya.

Basuki optimistis, penertiban kawasan kumuh akan dapat mengurangi berbagai permasalahan sosial terutama yang berkaitan dengan masalah kemacetan dan banjir di ibu kota.