BKKBN Targetkan Bentuk 66 Kantor Perwakilan di Seluruh Indonesia
BKKBN Targets Establishments 66 Representative Offices Throughout Indonesia
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menargetkan pembentukan 66 kantor perwakilan (BKKBD) di daerah, yang bekerja secara mandiri. Artinya, di setiap provinsi minimal terdapat dua kabupaten/kota yang didukung oleh kantor BKKBD.
"BKKBN terus mendorong berdirinya kantor perwakilan di daerah-daerah atau BKKBD. Kantor perwakilan BKKBN tersebut menjadi ujung tombak program kependudukan dan KB di masa depan," kata Kepala BKKBN, Fasli Jalal di kantornya di Jakarta, Selasa (20/8).
Menurut Fasli, setelah masalah kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) tidak lagi sentralistik di pemerintah pusat, sebagian besar daerah memilih menggabungkan unit kerja lainnya, dengan dalih efisiensi anggaran dan SDM.
Kondisi tersebut, kata Fasli, membuat program kependudukan dan KB di seluruh Indonesia menjadi kurang maksimal, sehingga pemerintah daerah membentuk unit kantor kependudukan dan KB secara terpisah dengan unit lainnya.
“Ada banyak daerah yang belum menganggap penting program KB, karenanya mengabaikan keberadaan kantor perwakilan BKKBN,” tukasnya.
Jakarta (B2B) - Population and Family Planning Board (BKKBN) targeting the establishment of 66 offices (BKKBD) in the area, who work independently. Means that in every province there are at least two districts / cities are support by BKKBD office.
"BKKBN continue to encourage the establishment of representative offices in the regions or BKKBD. BKKBN representative office is spearheading the population and family planning program in the future," said the head of BKKBN, Fasli Jalal at his office in Jakarta, Tuesday (20/8).
According to Fasli, after the issue of population and family planning is no longer centralized in the central government, most regions choose combined with other work units, for budget and human resources efficiency.
These conditions, said Fasli, make population and family planning program in Indonesia to be not optimal, so the local government office unit forming of population, and family planning separately with other units.
"There are many areas that have not been considered important planning programs, because it ignores the existence of BKKBN representative offices," he said.
