Boikot Bali! Menlu Yakin Eksekusi Mati Tidak Pengaruhi Pariwisata
Indonesian Govt Not Worried about Australia`s Threat on Tourism
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi mengaku tidak habis pikir bagaimana pemerintah Australia dapat meminta warganya tidak berlibur ke Indonesia. Imbauan semacam itu menurutnya sulit dilakukan.
Mantan Dubes RI untuk Belanda ini optimis warga negara Australia akan tetap menjadikan Bali sebagai destinasi wisata utama.
"Saya masih belum tahu bagaimana caranya pemerintah Australia mencegah warga negaranya untuk berkunjung ke suatu tempat. Saya tidak bisa kebayang bagaimana caranya. Jadi sekali lagi rakyat Australia akan cerdik untuk menentukan kemana mereka akan berlibur," ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (16/2).
Ancaman Australia itu berkaitan dengan ditolaknya permintaan agar Kejaksaan Agung batal mengeksekusi mati gembong narkoba Bali Nine. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran kabarnya sudah dibawa ke Lapas Batu di Nusakambangan untuk ditembak.
Retno mengatakan, kejahatan narkoba jelas-jelas kejahatan luar biasa dan cukup serius untuk para korbannya. Dampak merusak obat-obatan terlarang selalu seumur hidup, seringkali tidak bisa terehabilitasi.
Dia menyayangkan Australia enggan memakai sudut pandang perlindungan atas narkoba saat membela warganya yang terlibat kasus narkoba.
"Kok jumlah jutaan itu anak-anak muda, keluarga, yang kemudian kehilangan masa depan tidak pernah dijadikan pertimbangan utama. Justru hukuman yang diberikan kepada para pelaku kriminal narkoba yang selalu ditonjol-tonjolkan. Jadi bagaimana rasa keadilan ini kita lihat," beber Retno.
Retno sekali lagi menegaskan kepada pemerintah Australia, eksekusi mati ini suatu bentuk penegakan hukum di Indonesia. Pemerintah Australia, kata Retno, harus menghormati proses hukum yang ada di Tanah Air.
"Indonesia bersahabat dengan semuanya. Indonesia selalu ingin meningkatkan hubungan dengan negara lain. This is not againts a country. Saya tegaskan this is againts a crime," ujarnya.
Tanda pagar #BoycottBali populer di Twitter Negeri Kanguru sejak pagi tadi waktu setempat. Beberapa warga protes dengan sikap kukuh Indonesia menghukum mati WN Australia, lantas berjanji tidak mau berwisata ke Bali.
"@jokowi_do2 jika kamu tetap membunuh warga kami, kami akan #boycottbali," tulis salah satu akun pengguna Twitter, @BenQuilty seperti dikutip merdeka.com, Senin.
Jakarta (B2B) - The Indonesian Foreign Affairs Minister Retno Marsudi said she was not worried about the Australian governments threat of asking its citizens to boycott traveling to Indonesia.
This warning from Australia was issued after two Australian nationals were sentenced to death in Indonesia.
"I believe Australians are smart enough to decide where they would want to go for a holiday," Marsudi remarked at Bogor State Palace, West Java, on Monday.
In addition, she stated that she could not fathom how the boycott would be implemented and how the Australian government would prevent its citizens from traveling to a particular country.
"I cannot imagine how they will carry it out. So, I repeat, I think Australians can smartly decide where they would want to go," she reiterated.
Minister Marsudi also emphasized that the government would be consistent in executing the death sentence as Indonesia did not make any violations by asserting its law.
"We have communicated this consistently (to Australian authorities), both via telephone and letters. While we understand their position, they should also understand our stance regarding the policies adopted by the government of Indonesia," she explained.
Furthermore, she had conveyed to Australia Foreign Affairs Minister Julie Bishop that the death sentence given to drug traffickers is related to the sovereignty of a state in enforcing its law.
"Indonesia always establishes friendly relations with countries. But at the same time, we believe laws must be enforced," she stressed.
With regard to tourism, the minister informed President Joko Widodo that the Foreign Affairs Ministry would support promotional activities.
"To access the visa service, almost half of our representatives overseas have used the online route," Marsudi noted.
She assured that her ministry would fully support the three-day visa service in a friendly, expeditious, accurate, and accountable fashion.
