Jakarta (B2B) - Presiden RI Joko Widodo meminta negara lain menghormati kedaulatan hukum Indonesia sebagaimana Indonesia juga menghormati hukum di negara lain.

Pernyataan tersebut menanggapi tindakan Pemerintah Australia yang menarik duta besarnya di Jakarta sebagai reaksi atas pelaksanaan eksekusi mati dua warganya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran bersama enam terpidana mati di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu dini hari (29/4).

“Ini kedaulatan hukum kita, saya ndak akan mengulang-ulang lagi. Jangan ditanya itu lagi,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menghadiri pembukaan  Musrenbangnas 2015 di Hotel Bidakara, Jakarta pada Rabu (29/4).

Presiden Jokowi tidak menanggapi secara langsung mengenai kemungkinan pengaruh penarikan dubes itu terhadap hubungan diplomatik Indonesia – Australia. Ia menegaskan, bahwa hukuman mati adalah kedaulatan hukum Indonesia yang tidak bisa dipengaruhi pihak luar.

“Ini kedaulatan hukum kita. Kita juga menghargai hukum di negara lain,” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang menyebut pelaksanaan eksekusi mati terpidana narkoba sebagai perbuatan ‘kejam’ dan ‘tindakan yang tidak perlu', Presiden Jokowi mengatakan, bahwa proses hukum terhadap pelaksanaan eksekusi mati itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Karena alasan itu, setelah seluruh penghormatan dilakukan terhadap keluarga Chan dan Sukumaran, maka dubes kami akan ditarik untuk konsultasi,” kata Abbot.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan, pemanggilan duta besarnya di Jakarta itu dimaksudkan untuk menunjukkan rasa tidak senang negaranya terkait perlakuan yang diterima warga negara Australia di Indonesia, seperti dilansir Setkab.