Poros Maritim Dibeberkan Jokowi di Pertemuan Puncak Asia Timur

President Widodo Explains Indonesia`s World Maritime Axis Agenda

Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Poros Maritim Dibeberkan Jokowi di Pertemuan Puncak Asia Timur
Presiden AS Barack Obama menghampiri Presiden RI Joko Widodo usai pertemuan EAS di Myanmar (Foto: setkab.go.id)

Nay Pyi Taw (B2B) - Presiden RI Joko Widodo memaparkan lima pilar utama Poros Maritim Dunia yang akan diwujudkan Indonesia melalui agenda pembangunan di hadapan para timpalannya pada Pertemuan Puncak Asia Timur (EAS),

"Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. Agenda pembangunan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia ini memiliki lima pilar utama" kata Presiden di Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis.

Kelima pilar itu adalah pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.

"Sebagai negara yang terdiri atas 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera," katanya.

Pilar kedua adalah komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

"Kekayaan maritim kami akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat kami".

Pilar ketiga adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan adalah  pilar keempat agenda pembangunan itu.

"Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut," ujar dia.

Terakhir adalah sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim.

"Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim," katanya.

Sidang pleno KTT ke-9 EAS dibuka sekitar pukul 09.00 waktu setempat di Myanmar International Convention Center (MICC) dengan pembacaan sambutan dari tuan rumah Presiden Myanmar U Thein Sein.

Sebelum acara mulai, digelar sesi foto bersama di mana Presiden Jokowi berdiri diapit PM India Narendra Modi dan PM Jepang Shinzo Abe.

Hadir dalam Sidang Pleno itu adalah 10 kepala pemerintahan Asia Tenggara yaitu Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen, Presiden Joko Widodo, PM Laos Thongsing Thammavong, PM Malaysia Najib Razak, Presiden Myanmar U Thein Sein, Presiden Filipina Benigno Aquino III, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Thailand Prayut Chan O Cha dan PM Vietnam PM Nguyen Tan Dung.

Hadir pula, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Australia Tony Abbot, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye, Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev, Perdana Menteri Selandia Baru John Key, dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. (Ant)

Nay Pyi Taw (B2B) - Indonesian President explained his development agenda to make Indonesia a world maritime axis at the East Asia Summit (EAS) here on Thursday.

"Indonesia wishes to become a world maritime axis that connects two oceans, and it wants to emerge as a respected and prosperous maritime country," Joko Widodo said.

To meet the goal, he noted, Indonesia will rebuild its maritime culture.

"As a country with more than 17,000 islands, the Indonesian people must be able to see and understand that our identity, prosperity, and future will be determined by how we manage the oceans," he said.

He stated the government was committed to safeguarding and managing marine resources with its focus on achieving marine food sovereignty through the development of the fisheries industry with fishermen as the main pillar.

"Our maritime wealth will be exploited for the greatest benefit of our people," he affirmed.

President Widodo, who was inaugurated on October 20 to replace former president Susilo Bambang Yudhoyono following his presidential election victory, pointed out that his government will also commit itself to boosting infrastructure development and maritime connectivity by developing a "sea toll road," deep ocean ports, logistics and shipping industry as well as maritime tourism.

Indonesia will invite partners to cooperate in developing its marine sector, he added.

"Together we must be able to wipe out the sources of conflict in the sea such as poaching, intrusion, territorial dispute, piracy, and pollution," he said.

Another agenda is to build a maritime defense force, he revealed.

"This is needed not only to protect our sovereignty and maritime wealth but it is also our responsibility to ensure maritime and shipping security and safety," he emphasized.

The 9th EAS began with an opening speech by the host, Myanmar President U Thein Sein.

Before the meeting, President Joko Widodo had a group photo session with Indian Prime Minister Narendra Modi and Japanese premier Shinzo Abe.

Ten heads of state and government of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) attended the meeting. They are President Joko Widodo, Sultan of Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Cambodian Prime Minister Hun Sen, Prime Minister of Laos Thongsing Thammavong, Malaysian Prime Minister Najib Razak, Myanmar President U Thein Sein, Filipino President Benigno Aquino III, Prime Minister of Singapore Lee Hsien Loong, Prime Minister of Thailand Prayut Chan O Cha, and Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung.

Other leaders who attended the meeting included Indian Prime Minister Narendra Modi, Australian Prime Minister Tony Abbot, Japanese Prime Minister Shinzo Abe, South Korean President Park Geun-Hye, Russian Prime Minister Dmitry Medvedev, New Zealands Prime Minister John Key, and US President Barack Obama.