Jakarta (B2B) - Otoritas fatwa lebih bersifat moral, bukan legal positif. Untuk itu, jika diharapkan dapat mengikat seluruh warga negara, fatwa perlu mendapat pengesahan dari negara dan diproses secara konstitusional menjadi Undang-Undang yang belaku.

Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengakui masih beragamnya sikap komunitas Islam sendiri terhadap produk hukum yang berupa fatwa. Kenyataan di lapangan juga tidak selamanya sama; ada sebagian yang mengikuti fatwa, ada juga yang tidak. Bahkan, tidak sedikit yang meragukan dan terkesan acuh tak acuh tentang fatwa.

“Kehadiran fatwa sangat jelas, agar umat memiliki pegangan dan solusi atas problem hukum yang dihadapi, agar masyarakat tidak bingung dan memiliki kejelasan tentang status hukum bagi suatu persoalan yang dihadapi,” kata Agung.

Seiring perkembangan teknologi dan informasi dan arus globalisasi, fatwa akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Agung menegaskan tentang perlunya pembaharuan pemikiran keagamaan yang tetap sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran Islam tapi benar-benar dapat memberikan pandangan solutif bagi peramsalahan umat.

Agung menilai bahwa komunitas Islam perlu mengambil tindakan dari ijtihad pribadi menuju ijtihad jamai. Untuk itu, proses pengambil keputusan, fatwa, konsensus, atau ijmak, harus melibatkan para ahli dan pakar dari berbagai bidang yang terkait dengan problem yang akan diselesaikan.

Agung juga menyambut kehadiran website media Islam internasional (www.islamicnewsmedia.org). Melalui website ini, Agung berharap, umat Islam dapat menyatukan persepsi dan kebijakan terkait berbagai hal yang berlaku secara universal.