Jakarta (B2B) - Presiden RI Joko Widodo menegaskan kejahatan narkoba saat tergolong sebagai kejahatan luar biasa dan serius. Tahun 2015 diperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 4,1 juta orang (2,2%). Kerugian material diperkirakan Rp63 triliun yang mencakup kerugian akibat belanja narkoba, biaya pengobatan, barang-barang yang dicuri, biaya rehabilitasi, dan lainnya.

“Saya berpendirian bahwa dengan daya rusak seperti itu, tidak ada pilihan lain bagi kita untuk menyatakan perang terhadap narkoba,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Istana Negara Jakarta pada Jumat (26/6).

Presiden menegaskan, perang terhadap kejahatan narkoba memerlukan kerjasama semua pihak. Tidak hanya Badan Narkotika Nasional (BNN), namun semua pihak harus turun tangan untuk membantu melawan kejahatan narkoba.

Terkait perang terhadap kejahatan narkoba itu, Presiden Jokowi menyampaikan tiga langkah yang harus dilakukan. Pertama, langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba secara lebih gencar, dari pusat ke daerah, yang terukur dan berkelanjutan.

Kedua, peningkatan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Tahun lalu yang direhab kurang lebih 18 ribu. Tahun ini 100 ribu. “Tahun depan, saya sudah sampaikan ke Kepala BNN, kurang lebih 200 ribu. Kalau siap lagi, tahun depan kita lipatkan lagi. Karena memang kita kejar-kejaran dengan peningkatan pengguna narkoba yang memang terus meningkat,” tutur Jokowi.

Yang ketiga, keberanian. Penegakan hukum.  “Kejar mereka, tangkap mereka. Penegakan hukum yang efektif dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba betul-betul harus kita kerjakan dengan serius. Tangkap dan tindak tegas. Bandar, pengedar, dan para pemain besarnya. Tidak ada ampun,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden juga meminta para aparat penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dan perkuat kerjasama antarlembaga, jangan terjebak pada ego sektoral. Presiden menginstruksikan untuk memperluas kerjasama intelejen narkoba dengan komunitas internasional.

Terkait dengan oknum aparat keamanan atau pemerintah yang menjadi backing bandar narkoba, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk menindak keras, dan memperketat pengawasan Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang bisa disalahgunakan sebagai pusat peredaran narkoba.

“Ini harus berhenti. Tidak ada lagi yang namanya LP dipakai untuk pusat peredaran narkoba,” tegas Jokowi.

Presiden juga meminta jajaran terkait agar meningkatkan pengawasan di laut karena kita punya ribuan pelabuhan besar, kecil, maupun sedang. “Harus diawasi wilayah-wilayah pesisir yang sering menjadi tempat penyelundupan narkoba,” tuturnya.

Terakhir, Presiden Jokowi meminta aparat terkait agar mengenali modus-modus baru dalam penyelundupan narkoba.