Gita Wirjawan Mundur, BPK Tetap Periksa Beras Impor dari Vietnam
Indonesian State Audit Board Insists on Auditing Rice Imports Despite Gita Wirjawan Resign as Trade Minister
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap akan memeriksa masuknya 16 ribu ton beras impor dari Vietnam ke Indonesia, walaupun Gita Wirjawan mundur sebagai Menteri Perdagangan.
"Kita institusi, yang kita periksa kelembagaan, siapa saja yang berkaitan dengan izin itu yang kita periksa, tidak kenal mundur atau tidak mundur menterinya," kata Ali Masykur Musa, usai berdialog dengan Kontak Tani dan Nelayan Andalayan (KTNA) Jawa Barat, di Bandung, Selasa (4/2).
Menurutnya, beras Vietnam mengakibatkan tiga kerugian dari kebijakan impor beras, kerugian tersebut diprediksi akan menghancurkan sistem pertanian di Indonesia .
"Pertama ialah kerugian negara yang bea masuknya tidak diterima negara, kedua rusaknya harga beras di tingkat petani dan pasar, dan terakhir akan mengakibatkan semangat untuk bertani tidak lagi menarik," kata dia.
Ali yang menjadi auditor BPK bidang pertanian menuturkan, saat ini pihaknya telah menyiapkan tim untuk turun ke lapangan memeriksa masuknya beras impor dari Vietnam tersebut.
"Ada tiga hal terkait pemeriksaan tersebut, pertama beras 16 ribu ton yang masuk legal atau ilegal. Ini yang kita periksa pertama, menjadi bagian konsen kita," kata dia.
Yang kedua, menurut dia, BPK akan melihat apakah ada unsur kerugian negara atau tidak dari proses impor beras Vietnam tersebut.
"Dan yang terakhir, kita akan lihat regulasi antar kementerian yang saling silang atau terkait. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian," ujar Ali.
Menurut dia, siapakah yang sebenarnya harus bertanggung jawab terkait impor beras dari Vietnam ke Indonesia.
"Karena Kemendag mengatakan itu rekomendasi dari hasil Kementerian pertanian. Lalu Kementerian Pertanian mengatakan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi tersebut," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Ali, pemeriksaan terkait impor beras Vietnam tersebut akan meliputi beberapa komponen.
"Pertama kita akan memeriksa pemegang hulunya yakni Kementerian Pertania, Kedua Kementerian Perdagangan, Ketiga Bulog sebagai penyangga, Keempat ialah Kementerian Keuangan (Dirjen Bea Cukai), yang memberiakan masuk," katanya.
Seperti diberitakan, Gita Wirjawan mundur sebagai menteri perdagangan pada Jumat pekan lalu (31/1) yang diakuinya sebagai langkah untuk lebih fokus mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat.
Sementara Menteri Perekonomian Hatta Rajasa meminta dua kementerian yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian untuk mengusut dugaan penyelewengan dalam impor beras Vietnam.
Jakarta (B2B) - Indonesian State Audit Board (BPK) insists on auditing the controversial import of 16 thousand tons of rice from Vietnam despite Gita Wirjawans resignation as trade minister.
"What we will audit is the institution. Anybody who is involved in the issuance of the import permit will be questioned, regardless of whether or not the minister has resigned," BPK member Ali Masykur Musa stated after a dialog with the Indonesian farmers and fishermen association (KTNA), here on Tuesday.
Ali noted that the rice import had led to three types of losses which might wreck havoc on the national agricultural system.
"First, the loss of state revenues from import duties; second, the disruption of rice price at the farmer level and in the market; and third, the loss of farmers spirit to cultivate rice," he explained.
Ali stated that the agency had formed a team to audit the rice imports.
The audit will focus on three matters; first, whether or not the 16 thousand tons of rice were imported legally; second, whether or not the rice import led to state losses; and third, whether or not the regulations of the trade and agriculture ministries were correlated, he explained.
The audit will establish who was responsible for the rice imports, he pointed out.
"The Trade Ministry stated that it had received a recommendation from the Agriculture Ministry. However, the Agriculture Ministry denied issuing the recommendation," he explained.
Gita announced his resignation as trade minister last Friday (Jan.31), a move that he believed will let him focus and concentrate all his efforts as a participant in the Democratic Partys presidential convention.
Coordinating Minister for Economic Affairs Hatta Rajasa asked the two ministries to investigate the alleged abuse of rice import permits.
The controversy over the import of 16 thousand tons of rice surfaced when Vietnamese rice of medium category flooded the domestic market. The permit from the Trade Ministry only allowed the importation of rice of the premium category.
