Jakarta (B2B) - Kabar tentang kerusuhan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya didengar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY). Kerusuhan ini berkaitan dengan putusan sengketa pemilihan kepala daerah Provinsi Maluku.

"Suatu hal yang tidak pantas dan tidak perlu terjadi di lembaga penegak hukum, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi," kata juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 14 November 2013.

SBY, ujar Julian, berharap agar dalam iklim demokratis seperti sekarang ini, semua pihak bisa mengikuti proses hukum yang berjalan secara transparan dan akuntabel.

Presiden menyatakan, ketika keputusan hakim telah diketuk, siapa pun yang beperkara harus mematuhinya.

"Jadi, tidak ada alasan untuk melakukan suatu hal yang sifatnya merusak atau mungkin tindakan yang tidak bisa dibenarkan secara hukum," ujar Julian.

Julian menambahkan, bahwa Presiden SBY menilai kerusuhan di gedung MK sebagai suatu hal yang tak perlu terjadi jika semua pihak benar-benar menyadari dan mengerti hukum.