Jakarta (B2B) - Kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) memposisikan hanya industri otomotif yang bisa mendorong padat karya padahal banyak subsektor industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Kebijakan LGCC mendorong negara menjadi ´predator´ dan publik sebagai konsumen adalah ´mangsa´.

"Masyarakat didorong menjadi konsumen semata dan dijerat oleh cicilan kredit bertahun-tahun," kata pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago dalam diskusi di gedung parlemen Senayan Jakarta, Kamis (26/9).

Andrinof menilai, kebijakan LGCC seolah-olah hanya industri otomotif yang dapat membuka dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Padahal banyak subsektor industri lain yang dapat dikembangkan oleh pemerintah, sementara sektor pertanian dan perkebunan diabaikan oleh pemerintah.

Anggota Komisi VI DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan munculnya program LGCC tak ubahnya mengukuhkan konglomerasi otomotif di era Orde Baru dalam struktur industri otomotif nasional.

"Pasar dengan sedikit pemain menguasai bagian terbesar pasar. ATPM dengan prinsipal MNC dari Jepang menguasai pasar Indonesia, termasuk menguasai industri komponennya dalam mata rantai keterkaitan usaha dan keterkaitan korporat. Indonesia menjadi pencundang di tengah desakan arus liberalisasi yang mengabaikan tahap kesiapan ekologi industri domestiknya,” kata Hendrawan dari Fraksi PDI Perjuangan.

Mobil harga murah, katanya lagi, mendorong lonjakan permintaan dan kemacetan lalu lintas semakin menjadi-jadi. Padahal seharusnya pemerintah mendorong peningkatan investasi pada infrastruktur dan transportasi publik.

"Bila tidak, negara ini kembali mempertontonkan kegagalan dalam memajukan kesejahteraan umum,” tegasnya.