Jakarta [B2B] - Sekitar 63 juta usaha kecil dan menengah [UKM] di seluruh Indonesia memberikan kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto [PDB] sebesar 60% atau sekitar Rp4.800 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya mendorong UKM untuk 'naik kelas' di antaranya dengan sinergi dan mengumpulkan data UKM dalam sebuah Big Data untuk mendukung pengembangan usaha lebih besar.

"Dengan adanya Big Data UKM, kita akan bisa memanfaatkan data itu sebaik mungkin untuk pengembangan usaha UKM menjadi lebih besar," kata Abdul Kadir, Deputi Bidang Restruksturisasi Usaha Kemenkop UKM pada focus group discussion (FGD) bertajuk 'Kolaborasi untuk Pendampingan UMKM yang Efektif' di Jakarta, Selasa [13/8].

Kegiatan FGD ini menghadirkan Rochmadi Haryo Witoko selaku Kepala Seksi  Infrastruktur Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri; Christian Sahetapy, Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak Ditjen Pajak Kemenkeu; dan Helmi Setiawan, Kepala Seksi  Pengembangan Infrastruktur Keamanan dan Jaringan Direktorat Pengembangan Sistem - Badan Koordinasi Penanaman Modal [BKPM].

Abdul Kadir Damanik menambahkan keinginan untuk mendukung pengembangan UKM juga dilakukan oleh 24 kementerian/lembaga yang memiliki program pembinaan UKM.  

Dukungan yang terus diberikan kepada UKM ini, tambah Abdul Kadir Damanik, terutama kepada usaha mikro. "Harapan kami agar setiap tahun semakin banyak usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil dan semakin banyak usaha kecil yang berkembang menjadi usaha menengah."

Menurutnya, walaupun jumlah dan kontribusi UKM semakin meningkat, namun jika kita cermati, dari tahun ke tahun, struktur atau skala usaha UKM Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti. 

"Jumlah usaha mikro masih terlalu banyak, sekitar 98,70 persen, sedangkan usaha kecil yang menjadi penopang perekonomian jumlahnya tidak beranjak, hanya sekitar 1,20 persen dan usaha menengah sekitar 0,09 persen," katanya.

Abdul Kadir Damanik berharap kegiatan FGD dapat dipetakan UKM dan pendampingan yang tepat bagi mereka, sehingga keinginan untuk menciptakan UKM naik kelas bisa tewujud.

Christian Sahetapy mengatakan Dirjen Pajak memiliki semangat yang sama dengan instansi lain ingin membuat UKM naik kelas, karena UKM nantinya akan mendukung perolehan pajak bagi negara. Ditjen Pajak juga membantu pembukuan bagi UKM agar dapat mengetahui untung rugi dari bisnisnya.

"Jangan-jangan mereka beranggapan selama ini bisnisnya sudah untung banyak, padahal belum. Hal ini bisa terjadi karena ada kesalahan dari pembukuannya," katanya.

Rochmadi Haryo Witoko dari Dukcapil Kemendagri menambahkan kelengkapan administrasi sangat penting bagi siapa pun, termasuk UKM, karena itu para pelaku usaha dan masyarakat harus mengisi data yang benar dalam setiap administrasi dengan berbasis data kependudukan, terutama dalam perizinan. 

"Kami memiliki data yang valid berbasis KTP, melalui data yang kami miliki, kami bisa mengecek semua informasi seseorang. Karena itu setiap data yang tidak benar, bisa kita antisipasi," katanya.

Terkait perizinan ini, Helmi Setiawan dari BKPM menambahkan, pihaknya mempermudah perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Dengan kemudahan ini, diharapkan akan meningkatkan semangat UKM untuk naik kelas.