Obligasi Koperasi, Kemenkop UKM Terkendala Sinkronisasi Regulasi
Indonesian Govt Intends to Encourage Cooperatives to Issue Bonds
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Bogor, Jabar (B2B) - Kementerian Koperasi dan UKM memandang perlu sinkronisasi sejumlah aturan yang menjadi kendala koperasi masuk pasar modal, langkah sinkronisasi ini juga perlu koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Untuk mencapai target tersebut, akan dilakukan koordinasi untuk harmonisasi dan sinkronisasi peraturan terkait mengenai penerbitan obligasi koperasi,” kata Asisten Deputi Asuransi Penjamin Dan Pasar Modal Kemenkop dan UKM, Willem H Pasaribu dalam rapat koordinasi di Bogor, Jawa Barat pada Senin (16/4).
Kemenkop dan UKM mendorong koperasi masuk pasar modal namun sejumlah kendala yang masih perlu diatasi bersama, selain masalah regulasi, kalangan koperasi secara umum belum faham tentang obligasi.
“Selain itu, alternatif pendanaan yang ada selama ini dipandang relatif lebih mudah diakses,“ kata Mr Pasaribu.
“Untuk itu telah disepakati akan melakukan sosialisasi bersama antara deputi bidang pembiayaan kementerian dengan otoritas jasa keuangan atau OJK."
Willem mengatakan hal yang harus diperhatikan dalam rangka kesiapan menerbitkan obligasi koperasi, antara lain perlunya penerapan good corporate governance seperti tata kelola koperasi yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban, kesetaraan dan kewajaran.
Jakarta (B2B) - Indonesian government through the Cooperatives and SMEs Ministry sees the need to synchronize a number of rules that constrain cooperatives into the bond market, followed up coordination with ministries and related institutions.
"For that will be coordinated for harmonization and synchronization of related regulations regarding the issuance of cooperative bonds," said Assistant Deputy Capital Markets at the ministry, Willem H Pasaribu in coordination meeting here on Monday (April 16).
The ministry encourages cooperatives to enter the capital market but a number of obstacles confront, in addition to regulatory issues, the cooperative generally does not understand about bonds.
"In addition, the existing funding alternatives have been relatively more accessible," Mr Pasaribu said.
"It has been agreed to conduct a joint socialization between the ministry with the financial services authority or OJK."
Mr. Pasaribu said the things to be considered are the implementation of good corporate governance such as cooperative governance that reflects transparency, accountability, independence, accountability, equity and fairness.
