Jakarta (B2B) - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menilai aturan perpajakan tidak berpihak pada koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) seperti tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2013, yang mengenakan pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dari peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

"Peraturan Menteri Keuangan RI yang mengenakan pajak sebesar 15 persen atas sisa hasil usaha (SHU) karena menganggap koperasi dan UKM tidak memiliki sistem laporan keuangan yang baik sehingga perlu dikenakan pajak atas pendapatan bruto," kata Ketua Harian Dekopin, Agung Sudjatmoko kepada pers di Jakarta pada Selasa (15/9).

Menurutnya, pertimbangan pemerintah tidak tepat karena pendapatan bruto belum tentu menghasilkan laba, sehingga tidak wajar karena tidak ada negara yang menerapkan pajak atas pendapatan bruto.

"Kalau sistem pelaporan keuangan koperasi dan UKM dianggap tidak tertib, beri dong pelatihan bagaimana membuatnya. Singkat kata, koperasi dan UKM tidak menolak membayar pajak, karena seluruh badan usaha harus taat pajak, tapi mesti berkeadilan," kata Agung Sudjatmoko.

Dia menambahkan, terkait dengan pengenaan pajak atas SHU karena pemerintah mispersepsi yang menganggapnya sebagai dividen, padahal SHU dibagikan kepada seluruh anggota koperasi, sehingga kalau dipotong pajak maka perolehan SHU yang diterima anggota koperasi semakin kecil.

Menurutnya, koperasi mendapat perlakuan yang tidak adil, karena masih harus membayar pajak seperti badan usaha lainnya, sehingga kedua aturan pajak tersebut tidak menunjukkan keberpihakan pada koperasi dan UKM menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.

"Kami meminta agar kedua aturan pajak itu, dapat direvisi agar koperasi dan UKM bisa bergerak dengan baik terutama ditengah gempuran pelemahan ekonomi saat ini," tegasnya.