Jakarta (B2B) - Pemerintah RI melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  berupaya melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus lingkungan hidup seperti kebakaran hutan dengan menuntut korporasi, perusahaan dan para pimpinannya, dan bukan hanya menuntut perorangan, karena kasus lingkungan termasuk kasus kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan kasus lingkungan termasuk extraordinary crime karena mengancam keselamatan, kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, dan merugikan kepentingan negara.

"Dampak kerusakan lingkungan sangat besar seperti kebakaran hutan menyangkut banyak aspek mulai dari manusia, hewan, hingga kepentingan negara. Penelitian menunjukkan bahwa kebakaran hutan 99% akibat ulah manusia, bukan karena faktor alam," kata Rasio yang akrab disapa Roy di Jakarta pada Kamis (3/9) pada media briefing bertajuk ´Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan´ bersama jurnalis dan pejabat di lingkup direktorat jenderal yang dipimpinnya.

Dirjen Roy mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Provinsi Riau pada 12 Agustus 2015 kepada Kosman Vitoni Immanuel Siboro, karyawan PT Jatim Jaya Perkasa dengan hukuman penjara dua tahun atas perkara kebakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Majo, Kecamatan Kubu Babussalam.

"Pemerintah berupaya menuntut korporasi termasuk pimpinannya, kami harapkan dukungan rekan-rekan jurnalis untuk mengawal proses hukum ini, pelakunya dihukum atau tidak, kita tidak tahu. Namun jurnalis adalah orang yang selalu melihat, mendengar dan menyuarakan," kata Roy.

Dia menambahkan, pihaknya tengah mengajukan gugatan perdata atas kasus kebakaran hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan oleh PT Bumi Mekar Hijau, dengan kerugian negara hingga Rp7 triliun. Ditjen Penegakan Hukum KLHK telah memasukkan berkas gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palembang pada 3 Februari 2015.

"PT Bumi Mekar Hijau digugat perdata setelah kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan seluas 20 ribu hektar dengan kerugian Rp2,6 triliun dan biaya pemulihan Rp5,2 triliun. Kasus ini kini jadi perhatian kami, kalau menang gugatan maka kami dapat menyelamatkan uang negara Rp7 triliun," kata Roy.