JIS Terbelit Kasus, Rencana Deportasi 26 Gurunya Didukung KPAI
Indonesian Child Protection Commission Appreciates Deportation Plan for JIS Teachers
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto, menghargai rencana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendeportasi sebanyak 26 guru Taman Kanak-kanak Jakarta International School (JIS).
"KPAI menghargai rencana Kemenkumham yang akan mendeportasi 26 guru JIS," kata Susanto, di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan negara tidak boleh kalah dengan segala bentuk pelanggaran, termasuk dugaan pelanggaran pemalsuan izin tinggal.
"KPAI meminta semua pihak untuk ikut memantau kasus JIS dari berbagai aspek, baik aspek administrasi, imigrasi tenaga pendidik dan pendidikannya, aspek izin sekolah, aspek dugaan pelanggaran anak, dan aspek lainnya," tambah dia.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, mengatakan 26 guru TK JIS terancam dideportasi karena memalsukan izin tinggal. Pelanggaran tersebut berupa ketidaksesuaian antara keterangan pekerjaan di dokumen dengan sebenarnya.
Pengusutan terhadap dokumen guru asing di JIS, seiring dengan terkuaknya kasus pelecehan seksual di TK itu.
Jakarta (B2B) - The Indonesian Child Protection Commission (KPAI) appreciated the plan of the Ministry of Law and Human Rights to deport 26 teachers of the Jakarta International School (JIS), who allegedly hold fake residence permits.
"KPAI appreciates the Ministry of Law and Human Rights plan to deport 26 teachers of JIS, and we support the government for proceeding against the violations of the law, including the falsification of residence permits," a member of KPAI, Susanto, said here on Tuesday.
According to Susanto, KPAI was requested by all parties to participate in monitoring the JIS case from all aspects: administrative, legal issues pertaining to its teachers and their educational backgrounds, the schools permit, and the allegation of child abuse incidents.
Previously, Minister of Law and Human Rights Amir Syamsudin said 26 teachers of JIS kindergarten were allegedly using fake residence permits in Indonesia.
The South Jakartas Immigration Office found that 20 kindergarten teachers of JIS have fake documents to work, while other teachers were still under investigation.
The falsification pertains to the kind of work they listed in the document, which is different from their actual jobs.
The investigation was conducted following the allegations of child sexual abuse in JIS. The Ministry of Education had also banned the JIS kindergarten from re-opening as it does not have the official permit.
