PKL Diberdayakan Kemenkop UKM sebagai Pelaku Usaha Berbasis Komunitas
Street Vendors are Empowered by Indonesian Govt as Community-based Enterprise
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pelaku usaha sektor informal dengan jumlah yang sangat besar di Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) berupaya melakukan program pemberdayaan PKL untuk menunjukkan keberadaan PKL sebagai pelaku ekonomi sehingga tidak dipandang sebelah mata serta menimbulkan polemik dalam penataan kota.
Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Meliadi Sembiring mengatakan sejak 2011 hingga 2014, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan Rintisan Model Pengembangan PKL di Bogor, untuk mewujudkan model penataan dan pengembangan PKL melalui koperasi yang menyajikan pangan aman bergizi.
Meliadi menambahkan, International Labour Organization (ILO) sebagai organisasi dunia yang concern terhadap penggunaan sumberdaya atau tenaga kerja telah merancang modul-modul yang dikembangkan dengan metode kewirausahaan berbasis komunitas atau Community-based Enterprise Development (C-BED).
"Rencananya, kementerian segera melaksanakan Rintisan Bimbingan Teknis Pengembangan PKL dengan menggunakan modul-modul C-BED yang relevan dalam pengembangan PKL yang telah dibina tersebut," kata Meliadi Sembiring kepada pers di Jakarta, belum lama ini.
Meliadi menambahkan, modul pelatihan dibagi dua kategori: modul PKL untuk penjaja makanan dan modul PKL untuk pedagang kecil diikuti 130 peserta di Bogor terdiri atas 80 penjaja makanan dan pedagang kecil, 32 orang dari pengurus/pengawas koperasi dan Training of Trainers (ToT) bagi 18 orang pegawai dinas koperasi di daerah
"Melalui rintisan bimbingan teknis pengembangan PKL dengan metode disingkat C-BED diharapkan dapat meningkatkan kapasitas komunitas PKL mengembangkan bisnis mereka, maka kepemimpinan pengusaha kaki lima akan meningkat dan berdampak pada penguatan komunitas usaha dan lingkungan sekitarnya," kata Meliadi.
Jakarta (B2B) - Street vendors are informal entrepreneurs with a very large amount in Indonesia. Cooperatives and Small and Medium Enterprises (SMEs) Ministry seeks to empower street vendors as a community-based entrepreneurs so as not to be underestimated, especially as sparked polemics in urban planning.
Deputy SMEs Resource Assessment, Meliadi Sembiring said that since 2011 to 2014, the ministry has done pioneering model of development street vendors in Bogor to organize and develop the business through cooperatives so as to make food safe, and nutritious and good products.
Mr Sembiring added, the International Labour Organization (ILO) as a global organization that is concerned about labor, and has designed modules developed by the method of Community-based Enterprise Development (C-BED).
"The plan is the stakeholders in the ministry immediately implement the development of technical guidance modules utilize the C-BED in the development of street vendors," he told the press in Jakarta, recently.
Mr Sembiring added, the training module is divided into two categories: modules for food hawkers and modules for small traders followed 130 participants in Bogor, namely 80 food hawkers, 32 of the managers/ supervisors cooperatives, and training of trainers for 18 people from the local office of the cooperative.
"Through the C-BED method is expected to increase the capacity of street vendors to develop their business, then the impact will strengthen the business community," he said.
