Jakarta (B2B) - Koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) diharapkan mampu menurunkan tingkat Gini Ratio atau ketimpangan distribusi pendapatan yang secara nasional sudah mencapai 0,41, karena tanpa KUKM dipastikan tidak ada yang namanya pemerataan ekonomi, dan bahkan jumlah wirausaha di Indonesia yang baru mencapai 1,6% dapat didorong menjadi 2%.

Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga meyakini KUKM teruji tangguh dan pemerintah harus mendukungnya dengan regulasi yang kondusif seperti mempermudah perijinan pendirian koperasi dan badan usaha UKM, dan bunga kredit usaha rakyat (KUR) berbunga rendah yang sebelumnya 22% menjadi 9%.

"Tujuan dari program kewirausahaan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin atau Gini Ratio," kata Puspayoga pada kegiatan 'Percepatan Penyaluran KUR 2016 dan Pengembangan Kewirausahaan' di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat, 5 Februari 2016.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi meningkat akan mendorong pembukaan lapangan kerja, dan dapat menurunkan jumlah pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, karena program utama pemerintah adalah mendorong KUKM mengembangkan usahanya dengan mempermudah perijinan hingga di level kecamatan.

"Terkait pengurusan ijin usaha KUKM, dua provinsi yakni NTB dan Kalimantan Tengah yang menerapkan seluruh aturan pengurusan ijin usaha mikro dan kecil atau IUMK hingga di tingkat kecamatan. Itu membuktikan ada koordinasi yang baik antara gubernur dengan para bupati dan walikota di seluruh provinsinya," kata Puspayoga.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Puspayoga mengapresiasi hasil konkrit Pemerintah Provinsi NTB dalam program kewirausahaan dengan menurunkan Gini Ratio dari 0,36 menjadi 0,29 pada 2014.