Jakarta (B2B) - Setelah membubarkan 6.213 unit koperasi yang tidak lagi melakukan aktifitas, Pemerintah RI berencana membubarkan sekitar 32.427 unit atau separuh dari 62 ribuan koperasi dinyatakan tidak aktif dan sudah dikeluarkan dari database Kementerian Koperasi dan UKM, dan pemerintah pusat akan melakukan koordinasi dengan dinas koperasi di daerah untuk segera membubarkannya.

Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM Meliadi Sembiring mengatakan tidak mudah melakukan pembubaran koperasi, karena harus diawali dari usulan dinas koperasi tingkat proviinsi/kabupaten/kota.

"Pemerintah pusat juga membentuk panitia penyelesaian untuk menuntaskan persoalan utang-piutang anggota koperasi yang dibubarkan," kata Meliadi Sembiring kepada pers di Jakarta pada Jumat (14/10).
Dia mengingatkan bahwa pembubaran koperasi bukan berarti menghilangkan kewajiban koperasi tersebut kepada anggota koperasi maupun pihak ketiga, sehingga kementerian terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Reformasi Total
Sekretaris Kemenkop dan UKM, Agus Muharram mengatakan kementerian berupaya melakukan reformasi total koperasi diawali tahap reorientasi, dengan mengubah paradigma dari kuantitas menjadi kualitas, artinya koperasi yang harus dikembangkan bukan hanya berbasis simpan pinjam tapi juga koperasi produksi seperti pertanian dan perkebunan.

Kemenkop UKM terus mendorong dan mendukung pengembangan koperasi agar dapat bersaing dengan perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN), bahkan diharapkan koperasi besar dapat menjadi semacam holding company dengan koperasi-koperasi lain.

"Presiden Joko Widodo telah mengingatkan bahwa koperasi harus dikelola dengan baik dan benar secara modern seperti yang dilakukan oleh perusahaan terbatas," kata Agus.

Sementara dalam pengembangannya, koperasi tidak lagi harus tergantung pada dukungan dana APBN di kementerian namun harus mampu melakukan integrasi dan kerjasama dengan pihak lain, dan kementerian telah merintisnya dengan PT Telkom dan Kadin untuk membangun jaringan sistem informasi teknologi (IT) untuk mengembangkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di daerah.