Puspayoga: Program Strategis Kemenkop UKM Tak Harus Selalu Gunakan APBN
Indonesian Strategic Program Didn`t Always Depend on the State Budget
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Kementerian Negara Koperasi dan UKM mampu melaksanakan beberapa program strategis pemberdayaan koperasi dan UKM tanpa memanfaatkan dana APBN, karena anggarannya terbatas, melalui koordinasi dengan kementerian terkait seperti program gratis hak cipta produk UKM yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM.
Menteri Negara Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengatakan kementeriannya tidak selalu mengandalkan APBN lantaran terbatasnya anggaran negara namun tetap mampu mengembangkan program strategis seperti hak cipta produk UKM, pengurusan akta koperasi, nomor induk koperasi (NIK), ijin usaha mikro dan kecil (IUMK), dan kredit usaha rakyat (KUR) dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait.
"Tidak semua program melalui APBN, karena anggaran kami terbatas, melainkan melalui koordinasi dengan kementrian-kementrian terkait," kata Puspayoga di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo belum lama ini.
Kepada Bupati Boalemo, Rum Pagau, Menteri Puspayoga mengungkap tentang program gratis hak cipta produk UKM, "awalnya saya terima keluhan dari para pengelola UKM yang berhasil menjual produknya setelah ikut pameran di luar negeri, tapi hak cipta produk mereka dipakai oleh buyers."
"Jadi ketika akan pameran lagi, mereka tidak bisa memasarkan produk tersebut karena sudah dimiliki orang lain di luar negeri, hal itu merugikan UKM kita, makanya kami gratiskan pengurusan hak cipta produk UKM."
Menurutnya, selain gratis maka prosesnya sangat cepat, cukup satu jam saja, tidak seperti sebelumnya hingga enam bulan asalkan seluruh persyaratan sudah dipenuhi.
"Pelaku UKM di Boalemo bisa memanfaatkan program strategis ini bila ingin pameran produk di luar negeri," kata Menkop.
Sementara Bupati Rum Pagau mengharapkan dukungan Kemenkop UKM untuk memberdayakan koperasi nelayan, yang saat ini memiliki sekitar 200 perahu penangkap ikan. "Akan lebih baik lagi apabila ada bantuan dari kementerian sehingga bisa dikembangkan menjadi 500 perahu."
Jakarta (B2B) - Indonesian Cooperatives and SMEs Ministry able to carry out several strategic programs empowerment of cooperatives and SMEs without depending on the state budget, because the budget is limited, in coordination with relevant ministries such as copyright of SME products without charge as supported by the justice and human rights ministry.
State Minister for Cooperatives and SMEs AAGN Puspayoga said his ministry does not always rely on the state budget because of the limited state budget, but able to develop strategic programs such as copyright of SME products, the deed of cooperatives, cooperative registration, business license and micro credit supported by relevant ministries.
"Some programs did not supported by the state budget, because is limited but through coordination with related ministries," Puspayoga said in Boalemo District of Gorontalo Province recently.
To the Boalemo Regent, Rum Pagau, Minister Puspayoga reveal about copyright of SME products without charge "I heard any complaints from SMEs that successfully sells its products after the exhibition abroad, but the copyright is owned by the buyers."
"So when they want to exhibit again, they could not follow it because it was owned by others abroad, it is detrimental to our SMEs, so that copyright of SME products without charge."
According to him, the process is also fast, one hour only, unlike the previous six months.
"Small businesses in Boalemo can take advantage of this strategic program to participate in exhibitions abroad," he said.
Meanwhile, the Regent Rum Pagau expect support ministry to empower the fishing cooperatives, which currently has about 200 fishing boats. "It would be better if assisted by the ministry so that it can be developed into 500 fishing boats."
