KETUA DPR RI yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik senilai Rp2,3 triliun, mengajukan pengunduran diri, seperti diumumkan parlemen pada Senin.

Setya Novanto ditangkap bulan lalu karena dugaan perannya dalam skandal megakorupsi yang terkait dengan proyek KTP elektronik nasional.

KPK kemudian menyeretnya sebagai tersangka dan masuk bui yang kemudian mengirim surat kepada pimpinan DPR yang diminta untuk mempertahankan jabatannya sebagai Ketua DPR meski sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

"Setya Novanto telah mengundurkan diri," kata anggota DPR Yandri Susanto kepada Reuters, mengacu pada sebuah surat di mana Setnov menyatakan mundur dari jabatannya.

"Dia tidak mengatakan alasannya."

Penggantinya sebagai Ketua DPR diharapkan diputuskan oleh partainya, Golkar, dalam sebuah pertemuan luar biasa pada 19 Desember, kata Dito Ganinduto, anggota parlemen dari partai Golkar.

Novanto belum mengundurkan diri sebagai ketua umum Golkar, kata Ganinduto.

Seorang pengacara Setnov, Maqdir Ismail, mengajukan pertanyaan tentang masalah tersebut kepada Plt ketua umum Golkar Idrus Marham.

Namun Idrus Marham tidak bisa dihubungi untuk dimintai tanggapannya.

Setnov berulangkali disebut terkait kasus korupsi sebelumnya namun dengan kasus KTP elektronik yang membuatnya dicokok KPK.

Pertarungan terakhirnya dengan KPK telah mencengkeram Indonesia, di mana surat kabar telah memercikkan cerita di halaman depan dan posting media sosial yang mengejeknya.

Sebelum penahanannya bulan lalu dia selama berbulan-bulan menolak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK.

Tuduhan terhadap Setnov memperkuat persepsi di kalangan masyarakat bahwa DPR, yang sejak lama dianggap memiliki korupsi yang mengakar, menjadi institusi yang tidak dipercaya menurut survai.

Indonesia menduduki peringkat 90 tahun lalu dari 176 negara terkait indeks persepsi korupsi Transparency International.

Badan pengawas tersebut telah memilih DPR RI sebagai institusi paling korup di Indonesia, dan pada Juli meminta Presiden Joko Widodo untuk melindungi KPK terhadap upaya legislatif untuk melemahkan KPK.

Kritikus di dalam dan di luar parlemen mengatakan bahwa akar masalahnya adalah politik uang seperti dilansir MailOnline.