KETUA DPR RI Setya Novanto, yang ditangkap pekan lalu atas dugaan peranannya dalam kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) senilai Rp2,3 triliun, mengirimkan surat sel tahanan kepada pimpinan DPR yang meminta agar tetap mempertahankan jabatannya sementara menunggu keputusan praperadilan atas kasus hukum yang menjeratnya.

Setnov, yang berulangkali membantah terlibat kasus korupsi e-KTP, ditahan selama 20 hari untuk menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setnov mengajukan permintaan tersebut dalam sebuah surat yang ditulis tangan di sel tahanan yang kemudian tersebar di media massa pada Selasa.

KPK sedang menyelidiki kerugian negara sekitar Rp2,3 triliun setelah dugaan korupsi yang jumlahnya berkisar puluhan juta hingga puluhan miliar rupiah, yang dikutip dari anggaran proyek pengadaan KTP elektronik, yang disawer di antara para politisi di DPR RI.

"Saya meminta para pimpinan DPR lainnya untuk memberi saya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya tidak terlibat," tulis Setnov.

"Dan sementara itu, tidak mengadakan sidang etik melalui mahkamah kehormatan dewan yang membuat saya diberhentikan sebagai ketua DPR atau sebagai anggota DPR."

Setnov, yang juga ketua umum Golkar, partai kedua terbesar di Indonesia dan partai koalisi pendukung pemerintah, adalah

mitra dalam koalisi yang berkuasa, adalah salah satu politisi senior yang ditahan oleh KPK, lembaga yang populer di mata masyarakat karena membidik target dari kalangan politisi dan pejabat korup.

Sengkarut kasus hukum Setnov dengan KPK menjadi sorotan utama publik, setelah media massa mengangkatnya sebagai berita utama dan meme di media sosial yang mengecam sepak terjang Setnov menghindari panggilan KPK.
Setnov mencapai puncak karier sebagai politisi setelah diduga terlibat dugaan kasus korupsi sebelumnya, dan berulang kali mangkir dari pemanggilan dari KPK dalam beberapa bulan terakhir, dengan dalih sedang sakit dan harus menjalani perawatan medis.

Setnov kembali dinyatakan sebagai tersangka dugaan korupsi pada 10 November setelah menggunakan manuver hukum kontroversial setelah menang di praperadilan bulan lalu.

Dalam surat lain, yang ditujukan kepada Golkar, Setnov mengatakan "tidak ada diskusi tentang saya untuk sementara atau selamanya berhenti sebagai ketua Golkar".

Dalam surat itu dia menunjuk Idrus Marham untuk bertindak sebagai Plt ketua umum partai.

Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan kepada Reuters bahwa terserah kepada parlemen dan pejabat partai untuk memutuskan apakah dia harus menjaga jabatannya, namun dia yakin bahwa kliennya akan memenangkan kasusnya.

"Kami punya bukti kuat (dan) di setiap pengadilan kami selalu menang," kata Fredrich Yunadi.

Ketika ditanya apakah dia khawatir dengan bukti yang menguat terhadap Setnov, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan: "Sejak awal KPK memiliki bukti kuat, dan kedua orang yang telah diadili sudah (dalam kasus ini) telah dinyatakan bersalah bahkan sampai tahap banding."