Jakarta (B2B) - Guna mengontrol pemanfaatan dana koperasi tidak disalahgunakan dan mengantisipasi kasus penipuan berkedok koperasi yang marak terjadi akhir-akhir ini, Kementerian Koperasi dan UKM tengah menggodok pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Pemerintah menyiapkan 3 ribu personil pengawas dan untuk tahap awal akan didukung 400 orang pengawas.

Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Setyo Heriyanto mengatakan pemerintah menargetkan pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) rampung pada 2014. Lembaga ini berfungsi untuk melakukan kontrol terhadap alur keuangan koperasi agar tidak disalahgunakan.

"Menteri Koperasi dan UKM mengharapkan pada 2014 sudah bisa operasional karena akan melakukan pengawasan. Sebelumnya, pengawasan KSP dilakukan oleh dinas-dinas terkait tapi tidak berjalan efektif. Lembaga ini tanggung jawabnya langsung kepada menteri koperasi," ungkap Setyo kepada pers di Jakarta dalam Orientasi Jurnalis Koperasi dan UKM di Jakarta, Jumat (4/4).

Dia menambahkan, Lembaga Pengawas KSP dibentuk berdasarkan UU Koperasi Nomor 17/2012. Saat ini Kementerian Koperasi dan UKM tengah menggodok bentuk dan operasional lembaga ini melalui Workshop yang direncanakan, Kamis dua pekan depan (16/5).

Disamping itu Kementerian ini juga sudah menyiapkan tenaga melalui pelatihan SDM. "Mulai tahap pertama baru 400 orang, nanti akan diteruskan di seluruh Indonesia bisa 3000 personil," tambah Setyo.

Kasus Penipuan

Kasus penipuan berkedok koperasi belakangan terus saja terjadi. Teranyar adalah Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Purwandriono alias Andri, 46 selaku direktur utama ditangkap polisi, karena diduga telah merugikan ratusan nasabah dengan total kerugian lebih Rp80 miliar.

Andri menggunakan modus menawarkan investasi untuk usaha penyediaan alat tulis kantor (ATK). Setiap satu nasabah ditawari nilai investasi antara Rp30 juta hingga Rp5 miliar dengan keuntungan lebih 10%. Dari hasil usaha kerbedok investasi ini Andri diduga membeli sejumlah barang mewah.

Menanggapi hal itu, Setyo mengingatkan investor agar tidak mudah percaya dengan tawaran dari Koperasi yang belum jelas izin usahanya. "Kadang- kadang dia baru berbadan hukum tapi sudah langsung jalan, itu yang tidak benar."