RUU KUHP dan KUHAP jadi Target Komisi III DPR di Akhir Periode Jabatan
Indonesian Parliament to Hurry to Discuss Criminal Code, Criminal Procedure Code Bills
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Pembahasan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh Komisi III DPR dinilai terburu-buru karena dilakukan di akhir periode masa jabatan. Selain itu beberapa pasalnya justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
Margarito Kamis, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI) berpendapat pembahasan RUU KUHP dan KUHAP saat ini seperti dikejar target, karena para anggota DPR menginginkan pengesahannya RUU ini dilakukan sebelum masa jabatan mereka berakhir pada pertengahan tahun ini.
Dia juga menyayangkan pasal penghilangan kewenangan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam RUU KUHP. Sebab pasal tersebut tidak logis dan dapat menimbulkan pelanggaran hak azasi manusia yang luar biasa.
Jakarta (B2B) - Discussion of Bills (RUU) on the Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHAP) by the Legal Commission or Commission III of the House of Representatives (DPR) is deemed too hastily as it is performed during the end of DPR’s term of office for 2009-2014 period, legal analyst said.
In addition to that, several chapters in the bills weaken attempts to eradicate corruptions. Margarito Kamis stated, constitutional law expert from Universitas Indonesia, said it seems lawmakers chase their deadline as discussion of Bills on KUHP and KUHAP is performed just before their term of office ends in the middle of the year.
He also deplored the loss of authority the investigation by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the Bill Criminal Code. Because the article is not logical, potential human rights violations.
