LPDB-KUMKM Cairkan Dana Bergulir Rp1,252 Triliun per Desember 2016
Indonesian Govt Gave Loans to Cooperatives and SMEs IDR 1.252t
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) telah memproses penyaluran untuk 2016 lebih Rp 1,005 triliun, sementara dan bergulir yang telah cair hingga 31 Desember pada 2016 mencapai Rp1,252 triliun, dan juga telah mencairkan dana bergulir yang diproses pada 2015 (carry over) sebesar Rp845,4 miliar.
Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial mengatakan akumulasi realisasi pendapatan sejak 2007 hingga 31 Desember 2016 mencapai Rp1,12 triliun dari pendapatan jasa layanan dana bergulir sebesar Rp680,40 miliar, pendapatan jasa lainnya sebesar Rp405,01 miliar (36,12%) dan pendapatan APBN sebesar Rp36,41 miliar (3,24%) dan realisasi akumulasi pendapatan tersebut, LPDB-KUMKM surplus sebesar Rp625,89 miliar atau 55,83% dari total pendapatan yang diperoleh.
"Pada anggaran 2016, berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp205,43 miliar atau 130,02% dari target pendapatan Rp140,62 miliar," kata Kemas Danial kepada pers di Jakarta pada Senin (9/1).
Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan jasa layanan dana bergulir sebesar Rp142,29 miliar atau 12,43% dari target Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebesar Rp126,54 miliar serta pendapatan jasa lainnya sebesar Rp63,13 miliar atau 444,88% dari target RBA sebesar Rp14,08 miliar.
Pada 2016, LPDB-KUKM memperoleh surplus sebesar Rp99,01 miliar atau 48,19% dari realisasi pendapatan 2016.
Sementara penyerapan tenaga kerja
Salah satu misi LPDB-KUMKM adalah mewujudkan program pemerintah di bidang pembiayaan usaha KUMKM dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, penyerapan tenaga kerja, penumbuhan wirausaha baru, menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Untuk akumulasi penyerapan tenaga kerja melalui penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir hingga 31 Desember 2016 mencapai 1.759.608 orang, yang menunjukkan bahwa LPDB-KUMKM fokus terhadap penyerapan tenaga kerja dalam rangka menekan angka pengangguran.
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan pengendalian terhadap pinjaman/pembiayaan, LPDB-KUMKM pada 2016 berinisiatif membentuk Satuan Tugas Monitoring Daerah di dua lokasi yakni Solo, Jawa Tengah untuk wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta. Sementara Makassar di Sulawesi Selatan untuk wilayah Sulsel, Sulawesi Barat. dan Sulawesi Tenggara.
Jakarta (B2B) - The Indonesia's fund management institutions lending to cooperatives and micro, small and medium enterprises called the LPDB-KUMKM in 2016 approved a loan of over 1,005 trillion rupiah, while lending funds until December 31, 2016 reached 1.252 trillion and credit carry-over in 2015 reached 845.4 billion rupiah.
President Director of the LPDB-KUMKM Kemas Danial said operating revenue 2007 to December 31, 2016 reached 1.12 trillion rupiah from 680.40 billion rupiah revenue services, other services revenue 405.01 billion rupiah (36.12%), the state budget revenues amounted to 36 , 41 billion rupiah (3.24%) in order to reach a surplus of 625.89 billion rupiah, or 55.83% of total revenue.
"The revenues in 2016 reached 205.43 billion or 130.02% of 140.62 billion revenue target," Mr Danial told reporters here recently (9/1).
Realization of revolving funds revenue 142.29 billion rupiahs or 12.43% of target's business plan and budget of 126.54 billion rupiah, and other services revenue 63.13 billion rupiahs or 444.88% of target 14.08 billion rupiah.
In 2016, the LPDB-KUKM got surplus of 99.01 billion rupiah or 48.19% of revenue 2015.
Mission of the LPDB-KUMKM support government programs to improve productivity and competitiveness of the people's economy, employment, new entrepreneurs, create jobs and alleviate poverty.
For employment through lending until December 31, 2016 reached 1,759,608 people, which shows that LPDB-KUMKM focus on employment in order to reduce unemployment.
For the optimization monitoring and control of financing funds, LPDB-KUMKM in 2016 formed a task force monitoring the area in Solo for the three provinces namely Central Java, East Java and Yogyakarta. While in Makassar includes three provinces namely South Sulawesi, West Sulawesi. and Southeast Sulawesi.
