Jakarta (B2B) - Pemerintah RI menetapkan 80.008 koperasi aktif yang berhak mendapatkan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) karena aktif mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan 67.241 koperasi yang belum menyelenggarakan RAT hanya memperoleh fasilitas NIK, dengan harapan koperasi tersebut segera menyelenggarakan kewajiban tahunan tersebut.

Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) AAGN Puspayoga mengatakan pemerintah akan terus memantau 67.241 koperasi aktif tanpa RAT, dan masih akan dilakukan penghapusan data atas koperasi melalui pengawasan ketat oleh pejabat eselon satu yang akan memimpin deputi pengawasan, sebagai jabatan baru di kementerian tersebut.

"Pemerintah mensyaratkan koperasi aktif yang belum melaksanakan RAT akan diawasi oleh deputi pengawasan, jabatan baru setingkat eselon satu untuk mengawasi lalu menghapus koperasi apabila tidak melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sesuai perintah undang-undang," kata Puspayoga pada peluncuran Sertifikat NIK di kantornya di Jakarta, Selasa (26/5).

Ketika ditanya bagaimana dengan rencana menunjuk deputi kelembagaan, Puspayoga berkilah deputi kelembagaan saja tidak cukup karena tugasnya nanti hanya berpikir untuk membubarkan saja dan bukan mengawasi dan membina.

"Setelah pengawasan dapat terlaksana dengan baik, koperasi yang berkualitas akan lebih banyak lagi dan kegiatan usahanya pun meningkat," kata Puspayoga.

Menurutnya, pelaku ekonomi Indonesia hanya tiga yaitu BUMN, perusahaan, dan koperasi. "Sejumlah koperasi kita juga sudah masuk 15 besar dunia, sia-sia kalau tidak ditingkatkan kinerja usahanya."