Jakarta (B2B) - Pemerintah RI memandang perlu segera ada undang-undang perkoperasian yang baru, karena pemberlakuan kembali UU Perkoperasian Nomor 25/1992 dinilai belum sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan regulasi koperasi, dan saat ini rancangan undang-undang (RUU) telah disampaikan kepada Komisi VI DPR untuk dibahas bersama pemerintah.

Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga mengatakan setelah RUU yang telah disampaikan kepada DPR untuk selanjutnya dibahas bersama pemerintah, dan setelah disahkan menjadi undang-undang dapat menjadi landasan hukum untuk membangun koperasi Indonesia.

"Kami berharap semoga yang kami sampaikan dapat menjadi masukan kepada anggota DPR RI dalam mengadakan pembahasan dan penyempurnaan terhadap rumusan-rumusan yang terdapat dalam RUU ini," kata Puspayoga saat menyampaikan penjelasan pemerintah kepada DPR tentang RUU Perkoperasian di Jakarta belum lama ini.

Menurutnya, kementerian telah membentuk tim pendamping yang terdiri dari lintas kementerian/lembaga pemerintah, akademisi, dan gerakan koperasi dengan penyusunan didasarkan pada kajian naskah akademik.

"Semoga apa yang sedang dan akan kita lakukan memberikan manfaat bagi pembangunan koperasi pada khususnya dan pembangunan pada umumnya serta mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa," kata Puspayoga.

Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Demokrat, Azam Azman Natawijana menilai keberadaan undang-undang yang baru sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan koperasi di Indonesia, karena koperasi merupakan pilar ekonomi nasional selain swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).

"Mudah-mudahan dengan undang-undang yang baru dapat meningkatkan pertumbuhan koperasi dan memberikan kepercayaan lebih dari pemerintah," kata Azam.