INDONESIA bisa saja menyeret China ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) jika klaim Beijing terhadap sebagian besar Laut Cina Selatan dan bagian dari wilayah Indonesia tidak diselesaikan melalui dialog, kata Menko Polhukam di Jakarta pada Rabu.

Klaim Beijing untuk hampir seluruh Laut China Selatan yang ditampilkan pada peta Cina dengan sembilan garis putus-putus yang membentang jauh ke dalam jantung maritim Asia Tenggara, termasuk bagian dari kepulauan Natuna Indonesia yang masuk wilayah Indonesia.

Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia dan Brunei juga mengklaim bagian dari Selat Malaka. Filipina telah menuntut Cina ke Pengadilan Arbitrase di Den Haag, dalam kasus ini Beijing menolak untuk mengakui.

Indonesia percaya klaim China atas sebagian kepulauan Natuna tidak memiliki dasar hukum.

"Kami bekerja sangat keras. Kami mencoba untuk melakukan pendekatan kepada China," kata Menko Polhukam, Luhut Panjaitan kepada wartawan. "Kami ingin melihat solusi masalah ini dalam waktu dekat melalui dialog, atau kita bisa membawanya ke Mahkamah Pidana Internasional."

"Kami tidak ingin melihat proyeksi kekuatan di daerah ini. Kami ingin solusi damai dengan mengedepankan dialog. Sembilan garis putus-putus adalah masalah yang kita hadapi, tapi tidak hanya kita. Ini juga secara langsung (berdampak) pada kepentingan Malaysia, Brunei, Vietnam dan Filipina. "

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan pada  Rabu bahwa kasus yang dituntut Filipina terhadap Cina telah memicu ketegangan hubungan kedua negara, seperti dikutip Reuters yang dilansir MailOnline.