Jakarta (B2B) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya menyadari peran mereka sebagai pelayan rakyat, bukan membebani rakyat. Namun saat ini, anggota DPR mempertontonkan kelemahan mereka dengan menerima dana pensiun sebagai anggota DPR dan bukan sebagai sosok yang berintelektual.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, seharusnya anggota DPR sebagai politisi yang dihormati rakyat, mereka tidak mengharapkan dana pensiun.

"Mantan anggota DPR yang rutin mengambil dana pensiun, tak ubahnya seperti pekerja yang lebih mengandalkan otot dan mengutamakan keserakahan. Bukan sebagai orang yang memiliki intelektual tinggi," kata Uchok melalui pernyataan tertulisnya, Jumat (22/2).

Dia pun membandingkan anggota DPR dengan pekerja dan pegawai negeri maupun swasta yang bekerja hanya mengandalkan gaji tanpa mendapat berbagai tunjangan, sehingga harus dimaklumi apabila mereka mengharapkan dana pensiun.

Ketika masih aktif di parlemen, kata Uchok, anggota DPR mendapatkan gaji besar dengan fasilitas mewah seperti staf ahli, staf pribadi, rumah dinas, mobil, dan lain-lain. Namun saat tak menjabat tetapi masih mengambil dana pensiun dari negara, Uchok mengatakan, itu seperti tuan besar yang serakah.

"Kalau masih mengharapkan dana pensiun, itu namanya serakah sekali karena dampak ini akan menghabiskan uang negara," ujarnya.

Seharusnya, lanjut Uchok, kalau ingin dapat pensiun, seharusnya anggota DPR bukan dari negara. Tetapi, asuransi dana pensiun, yang skemanya di luar anggaran APBN. Di mana preminya yang harus bayar adalah dari anggota DPR sendiri.