Jakarta (B2B) - Hasil Survei Integritas (SI) dan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyimpulkan, hingga saat ini belum ada satu pun daerah yang dapat dijadikan contoh sebagai daerah yang terbebas dari praktik korupsi.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan kesimpulan melalui dua mekanisme survei KPK dan berlangsung sejak 2008 bertujuan menguji bagaimana pengguna layanan publik suatu daerah. Survei kedua menguji kinerja pemerintah daerah untuk untuk melakukan upaya pencegahan korupsi dengan parameter tertentu.

"Dari kedua survei, tidak ada daerah yang sempurna untuk memenuhi kriteria guna dijadikan patokan bagi daerah lainnya," tandas Adnan di Jakarta, Jumat (9/11/2012).

Survei yang menerapkan skala 0 hingga 10 tersebut, ungkap Adnan, rata-rata daerah yang disurvei hanya mengoleksi poin 6. Padahal dalam penilaian ini, KPK sudah menggunakan standar yang minim. Namun diakuinya, KPK baru menerapkan checklist dan belum implementasi.

Dari penilaian dua survei itu, lanjut Adnan, masyarakat bisa menilai kepemimpinan seorang kepala daerah. Kendati begitu, dia tak mempermasalahkan jika hasil positif suatu daerah, dijadikan sebagai landasan bagi seorang kepala daerah untuk melakukan kampanye untuk mengikuti pilkada putaran selanjutnya.

"Silakan saja kalau memang bagus hasilnya kan bisa digunakan untuk kampanye. Tapi kalau memang buruk ya masyarakat bisa melihat ini," kata Adnan.

Ilustrasi: pdk.or.id