Jakarta (B2B) - Ombudsman Republik Indonesia mengimbau kepada asosiasi kedokteran untuk tidak lagi mengarahkan para dokter untuk melakukan mogok bersama, karena bisa menganggu hak publik untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Ombudsman Bidang Pencegahan, Hendra Nurtjahjo mengatakan asosiasi dokter dan pemerintah harus segera melakukan evaluasi standar dan prosedur di seluruh Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

"Standar ini dirumuskan untuk mengukur setiap tindakan dokter setiap kali mereka melanggar kode etik mereka, yang mungkin berdampak pada implikasi pelanggaran hukum," kata Hendra melalui pernyataan tertulis, Kamis (28/11).

Dia menambahkan, aksi solidaritas diperlihatkan para dokter terhadap rekan seprofesi mereka, dr Ayu, yang ditahan karena dakwaan malpraktik dalam kasus hubungan kerja, dapat dilakukan secara konstruktif tanpa merugikan hak-hak pulik.

Hendra menyarankan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dapat mengajukan surat protes dengan argumen hukum dan medis yang mereka yakini kebenarannya.

Aksi mogok dan unjuk rasa yang berlangsung Rabu (27/11), dipandang sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab dokter sebagaimana tertuang dalam sumpah profesi sebagai dokter.

Meninggalkan tugas sebagai tenaga medis dapat saja mengakibatkan kematian pasien atau penyakit pasien makin parah, karena ratusan dokter meninggalkan pusat kesehatan di seluruh Indonesia.