Kemenkop dan OECD Gelar Workshop Rencana Aksi Pengembangan Koperasi dan UKM
Workshop SME Policy: Linking the SME Strategic Action Plan of Indonesia with OECD and ERIA
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia memiliki peran strategis, lebih dari 99% dari bisnis di Indonesia diselenggarakan oleh pelaku UKM, dengan jumlah unit usaha mencapai 57, 9 juta pada 2013 dan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai 56,5%, dan daya serap tenaga kerja hingga 97,2%, yang mempekerjakan sekitar 114,1 juta orang.
"Kegiatan Workshop Kebijakan UKM ini peranannya sangat penting bagi Indonesia, karena Indonesia berada dalam masa transisi, yakni transisi pemerintahan Republik Indonesia yang baru saja dimulai pada akhir 2014, dan masa transisi menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA," kata Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga dalam sambutannya pada Workshop SME Policy and Organization for Economic Research Cooperation and Development (OECD) yang dibacakan oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Meliadi Sembiring di Jakarta, Senin pagi (23/3).
Menteri Puspayoga dalam sambutannya yang dibacakan Meliadi Sembiring menambahkan bahwa dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menjelang berlakunya MEA, terjadi sinergi untuk mendukung pengembangan UKM, yang harus saling melengkapi dan sekaligus mengantisipasi tantangan berkaitan dengan dinamika ekonomi di seluruh Indonesia dan ASEAN.
"Hal serupa terjadi di negara-negara anggota ASEAN, UKM memiliki peran strategis. Oleh karena itu, pengembangan UKM ditetapkan sebagai salah satu pilar dari tiga pilar yang mendukung keberhasilan Indonesia menghadapi MEA. Untuk itu, dalam rangka MEA disiapkan juga Rencana Aksi Strategis ASEAN untuk Pengembangan UKM pada 2015-2026," kata Meliadi Sembiring mengutip sambutan Menteri Puspayoga.
Puspayoga menambahkan, komitmen pemerintah terhadap UKM menjadi agenda utama pemerintahan Joko Widodo pada 2015-2019, dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (NTMPD) 2015-2019 mencakup berbagai sektor dan bidang, termasuk bidang UKM.
Jakarta (B2B) - Small and medium enterprises or SMEs in Indonesia has a strategic role, in whic more than 99% of business in Indonesia is an SME, with a number of business units reached 57.9 million in 2013 with a contribution to Gross Domestic Product or GDP amounted to 56.5 percent, and provide employment for 97,2 percent, with a workforce of about 114.1 million people.
"Workshop on SME policy is important for us, because we are in a transition period, namely the transition the new cabinet government of the Republic of Indonesia that have just started in last 2014, and the transition toward the era of ASEAN of Economic Community or AEC," said Indonesian Cooperatives and SMEs Minister, AAGN Puspayoga in his speech at the Workshop on SME Policy and Organization for Economic Research Cooperation and Development (OECD) which recited by the Deputy Resource Assessment for SMEs Meliadi Sembiring on Monday morning (3/23).
Minister Puspayoga says as delivered by Mr Sembiring that in the new cabinet and the AEC, both of which require a policy on the development of SMEs, that should complementary and simultaneously address the challenges associated with regional dynamics in Indonesia and ASEAN.
"Similarly, in the ASEAN member countries, SMEs also have a strategic role. Therefore, the development of SMEs established as one of the pillars of the three pillars supporting the success of the realization of the AEC. To that end, in the framework of AEC were prepared also ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2015-2026," Puspayoga said.
Puspayoga added, in Indonesia as a cabinet government policy 2015-2019, has issued Presidential Decree Number 2/2015 on the National Medium Term Development Plan or NTMPD Year 2015-2019 includes a variety of sectors and fields, including the field of SMEs.
