Jakarta (B2B) - Politisi Indonesia khususnya wakil rakyat di parlemen seharusnya mencontoh anggota parlemen di Jepang, yang wajib membuat laporan kegiatan tahunan, untuk dipublikasikan melalui internet sehingga dapat diakses publik. Sementara di Indonesia, tidak terjadi transparansi dan akuntabilitas sehingga rentan terhadap tindak pidana korupsi.

"Minggu lalu, saya diundang pemerintah Jepang dan bertemu sejumlah anggota parlemen dari LDP (Partai Demokrasi Liberal). Menarik, melihat sistem politik di Jepang. Setiap anggota parlemen wajib membuat laporan kegiatan, kemudian harus dipublikasikan melalui internet agar dapat diakses oleh publik," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon melalui pernyataan tertulisnya, Senin (4/3).

Laporan kerja tahunan anggota parlemen Jepang juga dilengkapi laporan keuangan. Semua pemasukan dan pengeluaran anggota, katanya lagi, harus dipublikasikan secara online. Publik pun dapat melihat laporan keuangan tersebut kapan saja sehingga dapat menekan korupsi politik di Jepang.

"Pernah ada kasus beberapa waktu lalu, anggota parlemen berusaha memanipulasi laporan biaya penggunaan listrik, padahal acara dilakukan di gedung parlemen. Anggota parlemen bernama Toshikatsu Matsuoka dari LDP itu jadi bulan-bulanan media dan publik. Meskipun jumlah uang listrik itu tak seberapa, namun Matsuoka merasa malu. Akhirnya Matsuoka bunuh diri," ungkap Fadli.

"Jika ada kewajiban laporan yang sama diterapkan di Indonesia, saya yakin hal ini bisa kurangi korupsi. Korupsi melilit banyak politisi Indonesia. Ke depan, anggota DPR seharusnya memberikan laporan kegiatan dan keuangan kepada partai dan pada publik."