KPK Bantah Rekrut Penyidik dari Kalangan TNI
KPK Denied to Recruit Investigators from the Military
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyanggah kabar yang menyatakan bahwa komisi anti korupsi tersebut merekrut sejumlah penyidik dari kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Tidak benar. KPK tidak merekrut penyidik dari kalangan TNI," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi kepada pers di Jakarta, Minggu (13/10).
Dia juga menyanggah sinyalemen rekrutmen penyidik dari TNI untuk mengamankan kasus dugaan korupsi Hambalang. Namun Johan tidak menampik adanya kerja sama KPK dengan pihak TNI terkait penggunaan rumah tahanan militer (RTM) Guntur di Jakarta Selatan berikut pengamanannya.
"Tapi tidak pernah ada rencana KPK merekrut penyidik dari TNI," ungkap Johan.
Jakarta (B2B) - The Corruption Eradication Commission (KPK) denied the news stating that the anti-corruption commission to recruit a number of investigators from the Indonesian National Army (TNI).
"Not true. KPK investigators did not recruit from the military," KPK spokesman Johan Budi told reporters in Jakarta, Sunday (13/10).
He also opposes the recruitment of investigators from the military signaled to secure Hambalang cases of alleged corruption. But Johan Budi did not deny the existence of military cooperation with the KPK, related to the use of military detention (RTM) Guntur in South Jakarta and security.
"But there was never plan to recruit KPK investigators from the military," Budi said.
