Jakarta [B2B] - Susut pascapanen komoditas hortikultura mencapai 40% dalam rantai nilai, dari petani hingga pasar induk. Saluran rantai nilainya juga relatif panjang, hingga tujuh tingkatan, akibatnya proporsi laba para pelaku dalam rantai nilainya juga tidak seimbang, membuat petani [smallholder farmer] memperoleh porsi terendah.

Hal itu mengemuka pada Forum Kebijakan yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional [Bappenas] didukung Center of System, Rabu [31/3]. Kegiatan virtual meeting dibuka oleh Abul Basher dari Bank Pembangunan Asia [ADB] dengan keynote speakers Deputi Maritim dan Sumber Daya Bappenas, Arifin Rudiyanto; Sekjen Kementerian Pertanian RI, Momon Rusmono; technical assistant oleh pakar internasional ADB, Prof Eriyatno; Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto.

Kegiatan Forum Kebijakan berupaya membangun kesepahaman pengembangan infrastruktur rantai nilai komoditas hortikultura. Pasalnya, asymmetric information juga terjadi pada petani mengakibatkan fluktuasi harga yang tidak terkendali. Berdampak pada peningkatan inflasi nasional produk volatile seperti halnya bawang merah dan cabai.

“Forum Kebijakan ini sebagai tindak lanjut kegiatan technical assistant Analysis of Fruit and Vegetable Value Chains di Indonesia," kata Abul Basher dalam sambutannya.

Dibahas pula arah kebijakan pengurangan susut pascapanen guna peningkatan pendapatan petani kecil [smallholder farmer]. Kebijakan tersebut mensyaratkan pendekatan baru, dengan value chain thinking melalui penguatan demand driven dengan membuka feedback informasi kepada petani atau dengan istilah “Huluisasi”.

Arifin Rudiyanto mengatakan pemerintah saat ini terus berupaya mengoptimalkan infrastruktur dan jaringan transportasi melalui peningkatan infrastruktur logistik, pergudangan dan transportasi.

“Infrastruktur rantai nilai harus berhubungan antarwilayah strategis, provinsi dan perkotaan dengan pengembangan food hub, kelembagaan logistik pangan di pusat maupun daerah” kata Arifin Rudiyanto.

Korporasi Petani
Momon Rusmono mengapresiasi dan menerima baik hasil hasil technical assistant yang dilaksanakan oleh Center of System Indonesia sebagai konsultan ADB. Kementan saat ini mengembangkan Korporasi Petani berbasis kawasan hortikultura, mempermudah rantai pasok produk hortikultura dari produsen [petani] hingga konsumen dan pada akhirnya menciptakan rantai nilai yang efisien.

Menurutnya, Korporasi Petani dilaksanakan terintegrasi dan berkelanjutan mulai dari subsistem hulu - hilir dalam sistem usahatani yang memperhatikan aspek sosial budaya, teknologi, ekonomi, dan lingkungan.

“Pengembangan korporasi petani menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 untuk membentuk 350 Korporasi Tani dan Nelayan” kata Momon Rusmono.

Hal itu, katanya, sejalan dengan instruksi dan arahan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo pada 'digitalisasi pertanian' menjadi perhatian pemerintah guna memastikan kelancaran arus informasi produk antara sisi penawaran dan permintaan.

"Pendekatan ini untuk memutus asymmetric information, yang selama ini mengakibatkan fluktuasi harga yang tidak kendali," kata Momon Rusmono.

Sistem supply chain dan demand chain yang terpadu, katanya lagi, dalam interkoneksitas dari petani hingga pedagang retail, diharapkan dapat membentuk rantai nilai yang berkeadilan dengan prinsip fair trade. “Pemerintah juga bersinergi dengan multistakeholders seperti FAO, Bank Dunia, IFAD, dan Microsoft Indonesia," kata Momon Rusmono.

Infrastruktur
Pakar Internasional ADB, Prof Eriyatno mengurai tentang pengembangan kebijakan pengurangan susut pasca panen melalui penguatan infrastruktur rantai nilai, merupakan terobosan strategis bagi perencanaan kebijakan pembangunan hortikultura di daerah lahan kering.

"Kementan khususnya Ditjen Hortikultura telah menyusun rancangan Horticultural Development in Dryland Area Project [HDDAP] yang akan menerapkan prinsip value chain," katanya lagi.

Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto mengatakan sistem interkonektivitas Kampung Hortikultura dengan infrastruktur pascapanen Rural Collection Center [RCC]. Petani/produsen memiliki keterkaitan dengan fasilitas unit pasca panen [post-harvest unit] yang berfungsi sebagai pusat pengendalian mutu dan pengurangan susut tahap awal, maupun Stasiun Agribisnis [SA] sebagai agregator penanganan pascapanen di kawasan produksi atau Kampung Hortikultura.

Dukungan RCC dengan kapasitas lima hingga 10 ton per hari yang melibatkan 2.000 petani diharapkan menjadi entitas bisnis skala kecil yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Petani atau BUMP," kata Prihasto.

Prof Eriyatno mengingatkan, RCC harus dikoneksikan dengan distribution center di daerah pengembangan strategis sebagai Agro Logistic Center [ALC] dengan kapasitas 300 hingga 500 ton per hari.

Para pelaku usaha bidang hortikultura yang hadir secara virtual juga sependapat, bahwa RCC terkoneksi dengan ALC melalui system contract farming.

Forum Kebijakan Development Value Chain Infrastructure for Horticulture Product in Indonesia juga dihadiri virtual oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Bambang Sugiharto dan Direktur Irigasi Pertanian, Rahmanto dari Kementan; Kepala Badan Pengembangan Institusi, IPB, Prof Yonny Koesmaryono; pejabat Bank Indonesia Departemen UKM, Mira Rahmawati serta perwakilan petani dan pedagang komoditas hortikultura.