Tasikmalaya, Jawa Barat (B2B) - Kementerian Koperasi dan UKM menggelar sosialiasi izin usaha mikro dan kecil (IUMK) kepada 33.908 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberdayakan kemampuan usaha pelaku UMK, menyikapi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil.

"Melalui sosialisasi ini, para pelaku UMK diharapkan mampu mendapatkan pendampingan baik dalam pengembangan usahanya maupun percepatan perolehan IUMK yang akan berimbas pada terbukanya akses pembiayaan, pemasaran, teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia dan lainnya bagi para pelaku UKM," kata Deputi Bidang Restrukturisasi Kemenkop dan UKM, Yuana Sutiyowati Barnas saat membuka sosialisasi IUMK di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis (3/3).

Kegiatan sosialisasi diikuti hampir 100 pelaku UMK, camat dan wakil camat, kepala desa, dan para staf dari dinas koperasi tingkat kabupaten hingga kecamatan di seluruh Tasikmalaya. Turut hadir Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Asep Saepul Bahri.

Dia menambahkan, tujuan dari IUMK adalah memberi legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sehingga pemilik sertifikat mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank.

Menurut Yuana, pelaksana pemberian IUMK di daerah adalah camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari bupati/walikota, setelah lurah/kepala desa melakukan pendataan kepada pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah kerjanya.

"Namun perlu diingat bahwa sertifikat IUMK dapat dicabut apabila pelaku usaha melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Yuana.

Asisten Deputi Perlindungan Usaha, Karimuddin menambahkan, legalitas dari IUMK yang dikeluarkan oleh camat setelah mendapat rekomendasi dari lurah/kepala desa merujuk pada terbitnya Perpres Nomor 98/2014 ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83/2014 tentang pedoman pemberian izin untuk UMK, dan nota kesepahaman oleh tiga menteri yakni menteri dalam negeri, menteri koperasi dan UKM, dan menteri perdagangan.

"Dengan IUMK maka bapak dan ibu yang menjadi pelaku usaha mikro dan kecil tidak perlu lagi khawatir pada satuan polisi pamongpraja yang kerap menjadi momok bagi para pedagang kakilima," kata Karimuddin.