KPK Gandeng Polisi Militer untuk Bangun Sel Tahanan
KPK Teams Up With Military Police for New Holding Cells
Reporter : Ali Nugroho
Editor : Taswin Bahar
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana untuk membangun pusat penahanan dengan sistem keamanan semi-otomatis di markas Polisi Militer Jakarta. Biayanya diperkirakan sekitar Rp2,5 miliar ((US$259 ribu).
Keputusan untuk memilih fasilitas tahanan dikendalikan oleh militer, bukan warga sipil, muncul di tengah penyelidikan KPK dalam kasus simulator SIM, yang dapat menyeret perwira tinggi polisi menjadi tersangka.
"Kami ingin membuatnya sepenuhnya otomatis, tetapi itu akan membutuhkan dana besar. Karena itu, kami sedang membangun satu semi-otomatis," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Dengan semi-otomatis, berarti sel-sel tahanan akan ditutup secara otomatis pada waktu yang ditentukan.
"Tujuannya adalah untuk meminimalkan kontak antara personel tahanan dan para tersangka," katanya.
Fasilitas tersebut, katanya, akan berada di samping pusat penahanan di markas Polisi Militer Jakarta di kawasan Guntur, Jakarta Selatan. Dia memperkirakan biayanya sekitar Rp2,5 miliar (US$259 ribu).
Bambang mengatakan, KPK tidak akan membangun gedung penahanan baru, melainkan akan merenovasi bangunan yang telah dipinjamkan ke komisi antikorupsi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Fasilitas yang direnovasi akan memiliki dua blok tahanan yang terpisah - dipisahkan berdasarkan kelamin. Akan ada 10 sel di ruang tahanan wanita dan 22 orang di sel pria.
Setiap sel akan memiliki dua tempat tidur dan dua lemari kecil serta toilet. Fasilitas penunjang antara lain ruang tunggu, ruangan umum, taman dan ruang jenguk serta ruang administrasi.
"Personil yang akan mengelola, sarana dan prasarana akan disediakan oleh KPK," kata Bambang.
Dia menambahkan, dengan memiliki fasilitas penahanan sendiri, KPK mampu menghindari intervensi pihak luar dengan tahanan.
KPK memiliki beberapa sel tahanan di Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, namun sebagian besar tahanan yang berada dalam fasilitas penahanan ditampung oleh lembaga penegak hukum lainnya.
Jakarta (B2B) - The Corruption Eradication Commission (KPK) plans to build a detention center with a semi-automatic security system at the headquarters of the Jakarta Military Police. Estimated the cost at around Rp 2.5 billion ($259,000).
he decision to opt for a facility controlled by military, rather than civilian, police comes amid a KPK investigation into tendering irregularities for a driving simulator, a probe in which civilian police officers may become suspects.
“We wanted to make it fully automatic, but that would required huge funds. Therefore we are building a semi-automatic one,” said Bambang Widjojanto, deputy chairman of the agency known as the KPK. By semi-automatic, he meant that the cells will be closed automatically at set times.
“The intention is to minimize contact between the detention center’s personnel and the suspects,” he said.
The facility, he said, would sit alongside the detention center at the headquarters of the Jakarta Military Police in Guntur, South Jakarta. He estimated the cost at around Rp 2.5 billion ($259,000).
Bambang said that the KPK would not build a new detention building at the site, but would instead renovate a building that has been loaned to the antigraft body by the Indonesian Armed Forces (TNI).
The renovated facility will have two separate blocks — one for detainees of each gender. There will be 10 cells in the women’s quarters and 22 in the men’s.
Each cell will have two beds and two small cupboards as well as a toilet.
The facilities will have a reception area, a common room for detainees, a garden, a visiting area and administrative rooms.
“The personnel that will manage it, and the facilities and infrastructure, will be provided by the KPK,” Bambang said.
He added that by having its own detention facility, the KPK will also avoid outside intervention with the detainees.
The KPK has a few detention cells at its headquarters on Jalan Rasuna Said in South Jakarta, but most of its detainees are in detention facilities housed by other law enforcement institutions.
