PEMERINTAH Indonesia menjatuhkan sanksi kepada 23 perusahaan terkait kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap tebal, dan menyebar di kawasan Asia Tenggara, kata seorang pejabat, pada Selasa.

Investigasi Direktur Departemen Kehutanan, Brotestes Panjaitan, mengatakan bahwa 33 perusahaan lebih berada di bawah pengawasan dan menunggu keputusan hukuman.

Menteri Kehutanan Siti Nurbaya mengumumkan pada Senin bahwa total 56 perusahaan yang terlibat dalam kegiatan pembukaan lahan yang menyebabkan kebakaran.

Dia menambahkan 23 dari mereka, sebagian besar perusahaan kayu dan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Sumatera dan Kalimantan, telah menerima hukuman mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin.

Tiga perusahaan ditutup setelah lisensi mereka dicabut, kata Siti Nurbaya mengatakan, sementara lisensi dari 16 dibekukan izinnya dan empat perusahaan ditempatkan di bawah pengawasan

"Kami tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan hukum tegas perusahaan yang ditemukan melanggar hukum," kata Panjaitan. "Kita sekarang mempertimbangkan jenis hukuman kepada 33 perusahaan lainnya."

Kebakaran hutan telah menjadi masalah tahunan di Indonesia sejak pertengahan 1990-an, tapi tahun ini adalah yang terburuk sejak 1997 ketika kebakaran hutan melanda hampir 10 juta hektar.

Kebakaran mengakibatkan bencana ekologis, masalah kesehatan dan kerugian ekonomi - 2,1 juta hektar (8.063 mil persegi) dari lahan yang terbakar, 21 orang tewas dan lebih dari setengah juta orang yang menderita masalah pernapasan, seperti dikutip Associated Press yang dilansir MailOnline.

Bank Dunia memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia menderita kerugian US$16 miliar akibat kebakaran, lebih dari dua kali lipat anggaran yang digunakan untuk membangun kembali provinsi Aceh setelah tsunami 2004.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan polisi memproses 301 kasus kebakaran hutan yang ditetapkan pada perseorangan dan perusahaan, dengan tiga dari mereka yang telah diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk proses hukum lebih lanjut.